Nama Layanan PBB P2

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Walikota membayar PBB melalui mobile online PBB pada Pekan panutan PBB di Balaikota Bogor tanggal 19 Juni 2012
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut, termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
b. Jalan Tol
c. Kolam Renang
d. Pagar Mewah
e. Tempat Olahraga
f. Taman Mewah
g. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak
h. Menara
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang :
a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemeritahan.
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan kosulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Tarif Pajak adalah ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun.

sumber data : Profil dispenda tahun 2012.

Pelayanan PBB P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor ada beberapa layanan diantaranya :

1. Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD, Formulir dapat didownload disini

2. Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB, Formulir dapat didownload disini

3. Keberatan atas SPPT/SKPD PBB yang diajukan secara perseorangan, Formulir dapat didownload disini

4. Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru, Formulir dapat didownload disini

5. Permohonan Salinan SPPT PBB, Formulir dapat didownload disini

6. Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD, Formulir dapat didownload disini

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) halaman 1, Formulir dapat didownload disini

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) halaman 2, Formulir dapat didownload disini

9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) halaman 1, Formulir dapat didownload disini

10. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) halaman 2, Formulir dapat didownload disini

 

PERSYARATAN SETIAP PELAYANAN PBB P2 DAPAT DILIHAT PADA SISI BAWAH FORMULIR

SEMUA JENIS PELAYANAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR TIDAK DIKENAKAN BIAYA