Pemerintah Daerah Kota Bogor

Setelah berjalan dalam kurun waktu 2 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024 akan dilakukan perubahan pada 2021.

Salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam perubahan RPJMD Kota Bogor yakni dengan menyelenggarakan Konsultasi Publik baik secara daring maupun luring di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (26/1/2021).

"Perubahan RPJMD didasarkan adanya perubahan mendasar dan sisa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Hanafi.

Hanafi mengatakan, perubahan mendasar yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan nasional dan adanya bencana nasional yang sangat berpengaruh dalam capaian rencana pembangunan di Kota Bogor.

"RPJM Nasional ditetapkan 2020, sementara RPJMD Kota Bogor 2019. Sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut serta Covid-19 yang ditetapkan menjadi bencana non alam," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, perubahan RPJMD Kota Bogor bukan merubah Visi dan Misi, tetapi perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan indikator-indikator target dengan kondisi saat ini.

"Menjadikan Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga tetap menjadi Visi kedepan. Tidak berubah," tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Bima Arya, perubahan RPJMD bukan untuk mengurangi pagu atau kegiatan, tetapi melihat secara objektif setiap capaian dan kondisi tantangan saat ini dan kedepan, termasuk dalam menghadapi Covid-19.

"Saya ingin membuka paradigma dan persepsi bahwa harus dilihat peluang-peluang yang memungkinkan adanya peningkatan capaian dalam pembangunan. Karena dibalik musibah, ada berkah," katanya.

Bima Arya berpendapat, hal paling penting dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Bogor yakni kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk pada konsultasi publik ini yang mana bisa mendapatkan masukan dari akademisi, lembaga masyarakat, dan praktisi terhadap pembangunan Kota Bogor yang mungkin luput dari ‘kacamata’ birokrasi.

Untuk diketahui, agenda penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Bogor ini dibagi menjadi tiga hari dengan fokus pembahasan di masing-masing berbeda. Hari pertama, Selasa (26/1) fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hari Kedua, Rabu (27/1) fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing daerah berbasis potensi lokal.

Sementara hari ketiga, Kamis (28/1) fokus pada reformasi birokrasi dengan narasumber dari Bappenas, Kemenristek, Kemendagri, dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. (Prokompim :fla/hari-SZ)