13 November 2018
Pariwisata, Titik Berat Kepemimpinan Ridwan Kamil
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertekad Jawa Barat dalam lima tahun ke depan harus menjadi provinsi terbaik dalam dunia digital. Dengan mendigitalkan pelayanan publik, pendidikan dan perdagangan yang masih manual.
“Inilah salah satu jawaban karena negara-negara maju di dunia sudah bergerak meninggalkan dunia manual menuju dunia digital, sampai lahirlah revolusi 4.0,” ungkap Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Grand Ballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (13/11/18).
Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi. Selain itu Emil juga menitikberatkan program lima tahun kedepan dalam aspek pariwisata yang ada di Jawa Barat.
“Pariwisata itu adalah pilihan yang paling mudah, paling murah, dan paling banyak menyerap pengangguran,” ungkapnya.
Menurut Emil, melalui pariwisata akan muncul kemandirian desa yang menjadikan Jawa Barat lebih maju. Ditambah dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan adanya kesepakatan untuk menjadikan Jawa Barat Sebagai Provinsi Pariwisata.
Tentunya akan meningkatkan sisi ekonominya. “Caranya menjadi provinsi digital untuk meng-connect kemudahannya, disupport oleh infrastruktur yang skalanya memperbanyak kereta api dan jalan tol,” paparnya.
Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan daerah Cikidang di Kabupaten Sukabumi dan Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Proses KEK itu susah, syaratnya berat. Jadi dua dulu itu, kalau berhasil udah prestasi. Jadi kita fokus di dua dulu,” kata Emil.
Oleh karena itu Emil meminta pemda provinsi maupun kab/kota diharapkan dapat memanfaatkan sumber dana selain dana pemerintah seperti dana swasta dan dana solidaritas umat untuk pembangunan daerahnya.
Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengatakan Pangandaran dan Sukabumi dirasa sudah siap sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walaupun sebenarnya membuat KEK tidaklah mudah. Kalau secara khusus tidak perlu anggaran selama tanahnya sudah ada. Baik di Cikidang maupun di Pangandaran, tanah sudah siap.
“Proses selanjutnya wajib membangun dalam waktu tiga tahun, dan itu yang paling cepat contohnya tanjung layang selama satu tahun sudah bisa membangun,” tuturnya.
Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, Sekjen Kemendagri RI Hadi Prabowo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Plt. Direktur Pengembangan Wilayah Kementerian PPN/Bappenas Aryawan Soetiarso, Anggota DPD Eni Soemarni, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Anggota FKPD Provinsi Jawa Barat, Sesepuh Jawa Barat dan Bupati/Walikota se Jawa Barat.( Humas dan protokol Setda Jabar )
- Berita Terkini
- Hari pertama bertugas, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengawali aktivitasnya berkeliling kantor perangkat daerah yang berada di bawah Se
- Ketua tim pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Syarifah Sofiah membuka seleksi Paskibraka Tahun 2024 tingkat Kota Bogor di Paseban Sri Bad
- Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menerima simbolis kunci rumah dinas dan beberapa kunci mobil dinas dari Wali Kota Bogor periode 2014-2024
- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin resmi melantik Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Sa
- Usai Final Speech di Lapangan Sempur, Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina menyempatkan diri meninjau pro