Pemerintah Daerah Kota Bogor

Walikota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Kota Bogor tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (26/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menjawab pandangan umum lima Fraksi terkait RAPBD 2019. Hal-hal yang disampaikan fraksi antara lain keterlambatan penyampaian Raperda, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) , defisit anggaran dan sejumlah catatan dan masukan lainnya.

Menurut Bima, Pemkot Bogor sejak awal berusaha semaksimal mungkin agar seluruh tahapan pengajuan RAPBD 2019 sesuai dengan waktu yang ditentukan. “Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan evaluasi bersama terhadap proses-proses pembahasan karena lamanya pembahasan akan mengakibatkan keterlambatan di setiap tahapan penyusunan APBD,” ungkapnya.

Terkait target PAD Kota Bogor dalam rancangan APBD 2019 senilai Rp944 miliar yang dianggap masih terlalu minimal, Bima menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan APBD 2018 induk, PAD kota Bogor mencapai Rp875,2 miliar.

“Maka target PAD pada 2019 APBD ini sejatinya mengalami kenaikan sebesar 7,9 persen. Peningkatan target PAD pada RAPBD 2019 ini telah melalui proses pengajian, analisa, dan perhitungan terhadap potensi PAD Kota Bogor dengan selalu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Kota Bogor,” jelas Bima.

Dalam paripurna itu juga disebutkan bahwa Rancangan APBD 2019 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp 251.980.560.690, sehingga perlu penyesuaian anggaran dengan skala prioritas yang ketat. Dewan meminta agar dalam penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh pada prinsip berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Soal defisit, mari kita bersama-sama melakukan evaluasi untuk mengefisiensikan anggaran pada RAPBD 2019. Di jajaran pemkot Bogor telah dilakukan sejumlah langkah untuk menekan defisit anggaran pada RAPBD 2019 yang diantaranya penghilangan honor-honor pelaksanaan kegiatan di seluruh perangkat daerah, penurunan lebih dari 50 persen standar biaya makan minum rapat, penghilangan perjalanan dinas dalam daerah dan penurunan standar biaya perjalanan dinas luar daerah,” beber Bima.    

Bima Arya juga mengapresiasi catatan-catatan dan pandangan DPRD Kota Bogor yang merupakan masukan yang penting bagi penyusunan dan penyempurnaan APBD 2019. “Pada saat yang sama, menjadi pemacu bagi kami di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memastikan APBD 2019 berorientasi pada skala prioritas, peningkatan pelayanan publik, dan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Bima mencontohkan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemkot Bogor menerapkan pola anggaran 25 persen untuk program kuratif dan rehabilitatif serta 75 persen untuk program promotif dan preventif.

Selain itu, Pemkot Bogor juga merencanakan dalam RAPBD 2019, yakni pencapaian cakupan peserta BPJS Kesehatan hingga minimum 95 persen, revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor, pengadaan ambulance, pemantapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan optimalisasi kegiatan dalam penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan Kota Sehat.

Pemkot Bogor, lanjut Bima, sepanjang 2018 juga terus melakukan intervensi terhadap penerima bantuan program kemiskinan. Dari data yang disampaikan, tercatat penerima bantuan iuran JKN-BPJS Kota Bogor 120 ribu jiwa, program PKH reguler 8 ribu KK, program PKH saturasi  6 ribu KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra 41 ribu KK, Bansos RTLH 3.018 unit rumah, subsidi listrik 450 volt ampere 72 ribu pelanggan dan subsidi listrik 900 volt ampere 8 ribu Pelanggan.

“Pemkot Bogor juga selalu mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dalam dukungan anggaran beasiswa siswa miskin dan RTLH. Semua program penanggulangan kemiskinan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya warga miskin,” pungkasnya. (Humpro :rabas/hari/pri)