Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dalam rangka Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018, Wali Kota Bogor Bima Arya memaparkan belasan inovasi yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dihadapan tim penilai yang terdiri dari Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Akademisi.

Inovasi tersebut antara lain, Aplikasi SMART (Sederhana, Mudah, Akun­tabel, Ramah dan Transparan) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear (Anjas Go Clear) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Sitanduk) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang (Simtaru) dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Keempat aplikasi tersebut merupakan inovasi unggulan Kota Bogor yang telah diterapkan dan meraih beberapa penghargaan.

Didampingi Kepala Bappeda Kota Bogor, Erna Hernawati, Bima mulai menyampaikan pemaparannya terkait inovasi-inovasi serta program-program yang dimiliki Pemkot Bogor untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam waktu satu jam.

“Jadi inovasi ini tidak lahir sendiri atau bukan karena kepala dinas saja. Tetapi ini merupakan kolaborasi dari pemerintah, kampus, komunitas dan media massa serta para pelaku usaha bahkan masyarakat. Dan ini menurut kami modal utama untuk berinovasi,” terang Bima di ruang Rapat Lantai 1, Gedung A, Setjen Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018) petang.

Menurut Bima, lahirnya inovasi-inovasi tersebut tentu harus diperkuat dengan adanya regulasi. Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Perwali Nomor 43 tahun 2016 tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor, kemudian ditindaklanjuti oleh SK Tim Koordinasi dan Teknis Penguatan SIDa Kota Bogor Nomor 050.45-223.

“Jadi kami ingin membuat satu sistem dimana inovasi ini terlembaga dengan baik. Ada reward dan ada punishment dan juga ada mekanisme koordinasi yang jelas ketika inovasi ini dilakukan. Bukan hanya sekedar inisiatif yang sifatnya ad hoc,” jelas Bima.

Orang nomor satu di Balai Kota Bogor itu melanjutkan, kota kecil yang berada di tengah himpitan puluhan juta jiwa masyarakat Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi ini memang sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi dan informasi.

“Inovasi harus punya strategi. Kami rasa pengembangan inovasi ini pararel dengan penguatan identitas Kota Bogor sebagai kota cerdas atau smart city. Kemudian poros komunikasi dengan lembaga riset, dengan warga dan pihak-pihak lain. Termasuk pengembangan teknologi di pelaku usaha, khususnya UMKM,” urainya.

Namun demikian, sambung Bima, proses itu semua membutuhkan supervisi dan monitoring yang konsisten. Mulai dari pendampingan, perencanaan, pengarahan hingga diadopsi dalam sebuah kegiatan.

“Ada inovasi yang sudah berjalan selama tiga tahun dan ada inovasi yang baru berjalan selama dua tahun. Ukurannya sederhana saja karena sudah memberikan dampak yang signifikan,” kata dia.

Inovasi yang sudah berjalan di tahun ketiga kepemimpinan Bima - Usmar ini antara lain aplikasi Smart, Sip Deh, Taleus, Jurus Mandiri, Simral, Simtaru, Sitanduk, Bantuan hukum masyarakat miskin,Geulis, E-Sir, Festival Kemasan dan Seni Pertunjukan.

Sedangkan inovasi yang baru berjalan dua tahun antara lain program Sekolah Ibu, Anjas Go Clear dan Kampung Tematik.

“Secara umum ada sekitar 170-an inovasi yang terdata di Kota Bogor. Yang paling baru ada program Sekolah Ibu, ini baru berjalan dua tahun. Dua bulan lalu ribuan ibu diwisuda oleh Pak Gubernur Jawa Barat RIdwan Kamil dan katanya program ini akan diadopsi di tingkat Jawa Barat dengan nama yang lebih seksi ciptaan Pak Gubernur yaitu School Of Mom,” ucapnya.

Selain Wali Kota Bogor Bima Arya, dalam acara tersebut hadir pula para kepala OPD, diantaranya Kepala DPMPTSP Denny Mulyadi, Kepala Bappeda Erna Hernawati, Plt Kepala BKPSDA Dani Rahardian, Kepala DPUPR Chusnul Rozaqi, Kepala Disdukcapil Dody Ahdiat, Kepala Disparbud Shahlan Rasyidi, Plt Kepala Bapenda An An Andri Hikmat, perwakilan RSUD dan perwakilan Dinkes Kota Bogor.

Selain Kota Bogor, pemaparan juga dilakukan oleh daerah lain, seperti Provinsi Jawa Barat dan Banyuwangi di tempat dan hari yang sama. (Humpro : Alif/Arfan/Adit-SZ)