Beranda >

Berita > Terbatas, Disdukcapil Hanya Dijatah 2 Ribu Keping Blanko KTP-el Perhari


21 Januari 2019

Terbatas, Disdukcapil Hanya Dijatah 2 Ribu Keping Blanko KTP-el Perhari

Nampaknya masyarakat Kota Bogor harus lebih bersabar. Sebab, saat ini karena keterbatasan blanko KTP-el yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor hanya dijatah dua ribu keping blanko KTP-el setiap harinya. Padahal kebutuhan Kota Bogor mencapai 70 ribu keping blanko KTP-el.

"Jumlah dua ribu itu pun harus kita ambil langsung ke Jakarta setiap harinya," ujar Plt. Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Dody Ahdiat saat ditemui langsung di kantornya, Jalan Ahmad Adnawijaya, Kota Bogor, Senin (21/01/2019).

Dody mengatakan, dalam pencetakan KTP ini ada tiga komponen yang wajib ada. Yakni jaringan internet karena butuh akses ke server, tinta khusus untuk cetak KTP-el dengan harga satuan Rp 3,7 juta yang mana tinta tersebut tidak dijual di pasaran dan ketiga ketersediaan blanko.

"Kalau salah satu dari ketiga itu tidak ada, KTP-el tidak bisa dicetak." katanya.

Terkait jaringan dan tinta, Dody memastikan tidak ada masalah. Karena dua komponen tersebut, yakni jaringan sudah sangat baik, dan tinta sudah sangat mencukupi untuk 100 ribu pencetakan KTP-el. Sedangkan, ketersediaan blanko KTP-el sesuai UUD Nomor 24 Tahun 2013 merupakan kewenangan dari Kemendagri.

"Karena kewenangannya di pusat jadi Disdukcapil Kota Bogor tidak bisa pengadaan blanko sendiri dan ini yang mohon bisa dipahami masyarakat," jelasnya.

Dody menambahkan, kaitan blanko ini juga menjadi perhatian Wali Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor mengingat kebutuhannya yang sangat mendesak. Selain sebagai dokumen dalam berbagai pelayanan juga kebutuhan menjelang Pileg dan Pilpres pada April mendatang. Wali Kota Bogor pun telah berupaya meminta blanko sebanyak 70 ribu keping kepada pusat untuk menuntaskan pencetakan KTP-el warga, namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi pusat.

"Kalau sekarang sepertinya memang sangat terbatas, apalagi harus dibagi-bagi juga untuk seluruh kota/kabupaten di Indonesia," katanya. (Humpro :fla-SZ)