Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri rapat Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek yang dipimpin langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Dalam rapat yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala daerah se-Jabodetabek itu, Bima Arya menyampaikan sejumlah keinginan Pemkot Bogor dalam program transportasi. “Saya sampaikan pada forum tadi bahwa Pemkot Bogor perlu dibantu untuk subsidi, Pemkot Bogor perlu dibantu untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dan park and ride,” ungkap Bima.

“Pemkot juga perlu dikomunikasikan terkait dengan pembangunan LRT mengenai titiknya ke arah mana, Pemkot perlu dibantu dalam membangun lintasan flyover di pintu kereta api. Itu yang saya sampaikan,” tambahnya.

Bima menambahkan, dalam rapat tersebut Wapres JK dengan para menteri Kabinet Kerja ingin melakukan sinkronisasi antar lembaga untuk penataan transportasi, khususnya di Jabodetabek. Termasuk dengan para kepala daerah. “Kan, sebelumnya jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti disampaikan lagi perencanaannya. Aspek perencanaannya disamakan lagi, termasuk soal tata ruang, RDTR dan RTRW-nya harus sama semua,” jelas dia.

Yang tak kalah penting, lanjut Bima, dibahas pula terkait pendanaan. “Pendanaan ini harus jelas, Bogor butuh berapa, Pusat ingin bantu berapa. Lalu soal kewenangan. Ini kewenangan siapa, siapa mengatur apa. Tadi pak JK yang memimpin memang belum terlihat ada keputusan yang signifikan. Masih pada pemetaan masalah dan pak JK memerintahkan para menteri terkait untuk menyiapkan formula yang dibutuhkan untuk akselerasi,” beber dia.

Sebelumnya, Wapres JK mengatakan, proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunannya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp600 triliun.

"(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," ungkap JK.

JK menambahkan, konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), selesai dan bisa diterapkan.

"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, JK meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut. "Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," jelas dia.

Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota/Bupati se-Jabodetabek. (Humpro :indra/adul/rabas/pri)