Pemerintah Daerah Kota Bogor

KAB. BANDUNG BARAT -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengatakan keberhasilan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan dua capaian indikator, atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terkhir.

"IPG tahun 2017 tercatat sebesar 89,18 poin atau meningkat 0,97 poin dibandingkan tahun 2013 (88,21). Di tingkat kabupaten/kota disparitas IPG antar kabupaten/kota sebesar 14,32 poin dengan IPG paling tinggi sebesar 93,43 poin dan paling rendah sebesar 79,11 poin," papar Iwa saat membuka secara langsung Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Kab. Bandung Barat, Rabu (20/03/2019).

"Sedangkan IDG tahun 2017 tercatat sebesar 70,04 poin atau meningkat 2,47 poin dibandingkan tahun 2013 (67,57 poin). Dan ditingkat kabupaten/kota disparitas IGD antar kabupaten/kota sebesar 33,44 poin, dengan IDG paling tinggi sebesar 81,40 poin paling rendah 47,96," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang signifikan selama lima tahun terakhir.

Tercatat LPP Provinsi Jawa Barat sebesar 1,39 tahun 2017, atau menurun sebesar 28% dibandingkan tahun 2013 (1,78). Keberadaan 2000 Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan 666 Tenaga Motivator Ketahana. Keluarga (MOTEKAR) yang tersebar di 27 kabupaten/kota menjadi menguat keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Barat.

Menurut Iwa, angka-angka di atas menunjukkan bahwa masuh terdapat kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Sehingga Pemdaprov Jabar akan terus berupaya meluncurkan program inovasi untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

"Salah satu program unggulan, yaitu Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau Sekoper Cinta, yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada bilan Desember tahun 2018," jelasnya.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Atalia Praratya Kamil menjelaskan bahwa Sekoper Cinta hadir sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup.

Sekoper Cinta juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.

"Melalui progran Sekoper Cinta ini, kami berharap isu-isu permasalahan di Jawa Barat dapat teratasi, terutama masalah prevalesi stunting, pernikahan anak, angka kematian ibu dan bayi, perceraian, kekerasan, dan human trafficking," ucap Atalia.

Tingginya perceraian di Jabar juga menjadi alasan hadirnya Sekoper Cinta. Ada lebih dari 33.000 kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi dan tingginya perkawinan anak, terutama di Kabupaten Indramayu, Garut, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Subang, dan Karawang. Selain itu, kasus tindak pidana perdagangan orang/TPPO (human traficking) di Jabar juga terbilang tinggi.

Adapun tahapan program Sekoper Cinta, tutur Atalia, adanya pembentukan pedoman program, pembuatan model pembelajaran umum dan model tematik, pelaksanaan sekolah perempuan di 27 kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi serta training of trainner (TOT) untuk relawan dan fasilitator.

"Sebenarnya saat ini ada beberapa kab/kota di Jawa Barat sudah melaksanakan sekolah perempuan. Seperti Sekolah Ibu di Kota Bogor, Sekolah Jumat di Kota Cimahi, Ruang Pekka di Kabupaten Cianjur dan sekolah Perempuan Hebat di kabupaten Bandung," tambah Atalia.

"Dengan Sekoper Cinta ini, kami akan menjawab ketidakberdayaan menjadi berdaya. Khususnya dalam pemberdayaan hak perempuan dan anak," katanya.

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementrian PPPA, Indra Gunawan menyambut baik atas dibentuknya program Sekoper Cinta ini. Menurutnya, capaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini tentu saja dapat diimplementasikan di tingkat nasional untuk menjadi percontohan bagi daerah lain.

"Biasanya inisiasi program yang berawal dari lembaga masyarakat selalu lama prosesnya. Namun dengan dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota memiliki sekolah perempuan tentu ini salah satu tanda program ini akan lebih cepat tersebar dan meluas," katanya.

"Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, pendidikan merupakan salah satu kuncinya. Sekolah perempuan merupakan alternatif akses pendidikan bagi perempuan," sambung Indra.( Humas dan Protokol Setda Jabar )