Pemerintah Daerah Kota Bogor

Setelah diuji coba kurang lebih sejak 10 hari lalu, program layanan terpadu Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tiyasa yang berlokasi di lantai dasar Mall Lippo Plaza Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (26/08/2029) akhirnya resmi dibuka.

MPP pertama se-Provinsi Jawa Barat itu pun diresmikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin bersama Wali Kota Bogor Bima Arya dan disaksikan seluruh stakeholder terkait.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi menjelaskan, selama uji coba 10 hari, ada sekitar 1.405 layanan diurus warga. Paling banyak, ada di stand Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, dimana banyak warga mengurus pembuatan dan perpanjangan paspor. “Seharinya bisa mencapai 50 lebih pengajuan, padahal sehari kuotanya 50 saja,” katanya.

Selain itu, untuk instansi dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, dinas yang ia pimpin menjadi instansi dengan jumlah layanan terbanyak selama uji coba MPP sepuluh hari kebelakang. Ada kurang lebih 100-an lebih pengajuan perizinan dengan dominasi izin praktek dokter dan bidan.

“Kuota ini masih akan kita kaji. Karena sudah banyak yang mau masuk MPP. Ada 3-5 space lagi lah. Kita sedang kaji, sedang bahas, lalu buat kesepakatan, sekarang ada 14 perijinan, nanti kemungkinan bisa sampai 20 perizinan,” jelasnya.

Plt. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, R. An-an Andri Hikmat mengatakan, di pembukaan MPP sekarang Bapenda baru membuka lima jenis layanan. Sebut saja pelayanan konsultasi pajak, pelayanan print data pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin mengetahui pembayaran pajaknya sudah lunas atau belum. Pelayanan ketiga cetak Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), layanan keempat layanan surat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan layanan kelima salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

"Sekarang baru lima karena ada beberapa pelayanan dengan aplikasi yang aplikasi tersebut belum bisa terkoneksi ke MPP. Mengingat hal tersebut harus di sinkronisasi dengan server yang ada di Bapenda," jelasnya.

Ia melanjutkan, sejauh ini pelayanan pajak yang paling sering diakses konsultasi pelayanan pajak. Banyak pengunjung yang bertanya bagaimana cara dan persyaratan mengganti nama SPPT dan lainnya seputar pajak. Urutan kedua yang selalu diakses yakni print data wajib pajak.

"Di MPP ini tidak fokus kepada pembayaran karena pembayaran pajak bisa dilakukan online di handphone. Melainkan berfokus pada proses pelayanan pajak dari lima jenis pelayanan yang disediakan di MPP," katanya. (Humpro :fla/adit/indra/hari/arvan/adul-SZ)