Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya hadir dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III (Rakorkomwil III) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Tangerang, 4-6 Desember 2019. Ada dua isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni Kolaborasi Pemerintah menghadapi Ekonomi Industri 4.0 dan tentang sebuah undang-undang yang mengatur atau mencabut sejumlah undang-undang lain atau disebut juga dengan omnibus law.

Komwil III Apeksi terdiri dari 25 Pemerintah Kota, antara lain Kota Bogor, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Salatiga, Magelang, Tegal, Pekalongan, Bandung, Sukabumi, Cirebon, Cimahi, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Banjar, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Serang, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Rakorkomwil III Apeksi di Kota Tangerang tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua Pusat Apeksi Airin Rachmi Diany, Wakil Ketua Komwil III Dedy Yon Supriyono dan tuan rumah Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya didaulat menjadi pembicara dalam diskusi panel dihadapan para kepala daerah untuk berbagi ilmu terkait akselerasi dan kolaborasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Narasumber lainnya dalam diskusi tersebut adalah Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni serta Imam Prasodjo yang merupakan Sosiolog sekaligus dosen Universitas Indonesia.

Bima Arya bercerita pengalaman dirinya saat turun ke wilayah kelurahan. Ia mengaku banyak menemui kontrakan atau kos-kosan berukuran 3x4 meter di wilayah dikunjunginya. Beberapa tahun lalu, kata Bima, kosan dan rumah petak itu isinya kuli bangunan, buruh, mahasiswa, penjaga toko dan lain-lain.

“Namun, akhir-akhir ini ketika blusukan, saya bertemu dengan orang-orang yang cukup banyak menempati rumah-rumah petak itu 3x4. Isinya mereka numpuk sepatu, sandal dan produk lainnya. Saya tanya ini dari mana? Katanya dia beli dari Pasar Anyar, terus untuk dijual lagi online. Jadi misalnya mereka belinya cuma Rp 200 ribu dijual lagi jadi Rp 500 ribu. Dijualnya ke Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain, omzet mereka bisa Rp 5 juta bersih per bulannya jauh diatas UMR. Ini kita temukan banyak sekali akhir-akhir ini,” cerita Bima.

Melihat fenomena itu, Bima menyebut pekerjaan Dinas UMKM sudah dikudeta oleh pelaku usaha online. “Mereka ini sudah bekerja sendiri, permodalan mereka cari sendiri, pasar mereka buka sendiri, upgrading mereka cari sendiri. Tokopedia suka ada program upgrading, mereka lakukan semua yang dilakukan oleh dinas kita sebelumnya dengan lebih baik. Sementara dinas kita ngapain? Anggarannya habis untuk sosialisasi, orangnya itu-itu juga, instrukturnya itu-itu juga, motivatornya itu-itu juga. Itu yang saya kritik, jadi tidak ke mana-mana. Sedangkan ini bergerak cepat. Ini PR untuk Pemkot,” tandasnya.

Untuk itu, kata Bima, Pemkot Bogor membuka diri berkolaborasi dengan berbagai unicorn-unicorn yang ada di Indonesia. Tidak sekedar membantu pemasaran, hadirnya indutri online juga mampu mempermudah urusan warga.

“Kita tidak keluar uang tapi masyarakat dimudahkan dengan teknologi. Ini yang dikerjakan di Bogor kita berkolaborasi dengan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Bli-bli, Grab dan lain sebagainya,” terangnya.

“Misalnya UMKM Kota Bogor dilakukan pendampingan oleh Tokopedia, membantu digitalisasi lebih dari 900 UMKM selama Oktober-November 2019 hingga peningkatan pemasaran. 53 persen penjualan UMKM Kota Bogor di Tokopedia dikirim ke luar provinsi Jawa Barat. Peningkatan PAD Kota Bogor juga terjadi dari penerimaan PBB pada 3 bulan pelaksanaan mampu menghimpun 2,37 miliar dari 2.500 transaksi,” tambah dia.

Dalam Rakorkomwil III Apeksi di Kota Tangerang itu, Pemkot Bogor juga ikut memperkenalkan kebudayaan, kesenian hingga produk UMKM unggulan Kota Bogor. Dalam rangkaian pawai, Bima Arya tampak ikut ambil bagian bersama para kepala OPD Pemkot Bogor dalam mempertontonkan kesenian tari ‘Karedok Leunca’. (Humpro :adt/arvan/pri)