Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membuka secara resmi acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bogor, Hari Anak Internasional (HAI) dan Hari Anak Sedunia yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dengan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bogor di Gedung Kemuning Gading, Bogor Tengah, Senin (9/12/2019).

Hadir dalam acara yang mengusung tema ‘Pentingnya Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak’ itu Ketua TP PKK Kota Bogor Yane Ardian, Wakil Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim beserta para istri Muspida, Camat dan Lurah se-Kota Bogor.

Kepala DPMPPA Kota Bogor Artiana Yanar Anggraini mengatakan, sejauh ini pihaknya bersama tim gabungan yang terdiri dari DPMPPA, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disparbud, TP PKK, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan KPAD telah melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di setiap kelurahan, sekolah, dunia usaha, media massa, rumah sakit, puskesmas dan hotel.

"DPMPPA bekerja sama dengan KPAD dan yayasan pendidikan Mata Pena merancang sistem manajemen informasi berupa aplikasi dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga yakni POLING GAUL (Pojok Laporan dan Konsultasi Keluarga Unggul)," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, predikat kota layak anak di Kota Bogor saat ini berada di tingkat Madya. Oleh karena itu, ia berharap sinergi peran pemerintah dengan masyarakat, lembaga, dunia usaha, media massa, puskesmas dan hotel perlu ditingkatkan.

"Sebab hal itu akan mendorong percepatan terwujudnya Kota Bogor menjadi Kota Layak Anak yang ditargetkan tahun 2025. Sementara Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Layak Anak ditargetkan tahun 2028 dan Indonesia Layak Anak tahun 2030. Akan tetapi saya optimis predikat Kota Layak Anak bisa dicapai sebelum target tersebut," harapnya.

Selain itu, Dedie menambahkan tujuan dari kegiatan tersebut yakni agar pemerintah bersama masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi aktif dalam memenuhi hak-hak anak. (Humpro :Alif/Ryan/Pri)