Pemerintah Daerah Kota Bogor

Bertempat di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Pemerintah Kota Menggelar Rapat Kerja Daerah Semester I yang dihadiri Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan jajaran Asisten serta diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Senin (20/4).

Rapat Kerja dibuka secara resmi oleh Walikota Bogor Bima Arya yang dalam sambutannya mengatakan bahwa selama 1 tahun menjalankan pemerintahan cukup banyak kritik dan juga apresiasi yang disampaikan. Untuk kritik, sebut Bima, harus disikapi dengan semangat introspeksi dan evaluasi. Bima juga menyampaikan tentang masukan dari warga yang harus dijadikan catatan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, pemkot harus lebih fokus kepada kebijakan yang langsung menukik terhadap kebutuhan warga terutama hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan.

“Banyak kritik yang disampaikan ke saya kenapa pemerintah kota terlalu asik pada aspek fisik padahal dalam skala prioritas ada poin tentang pengentasan kemiskinan. Kritik tersebut saya kira harus diperhatikan karena kita perlu melakukan akselerasi dari 6 skala prioritas itu dan betul-betul fokus kepada sisi yang lebih subtansif,” lanjutnya.

Ditambahkan Bima pada pada hari ini dirinya punya harapan banyak dan besar Rapat Kerja bisa menukik ke wilayah substansif, mengoreksi dan mengevaluasi bersama jangan sampai tahun depan masih ada pandangan-pandangan bahwa pemerintah kota terlalu asik pada aspek fisik.

Selain mengupas masalah kritikan dari masyarakat, Bima juga menyampaikan masalah kesejahteraan pegawai. Menurut Bima tidak ada artinya mencanangkan target-target yang tinggi program prioritas tetapi didalam rapuh. Yang paling penting adalah terjadinya keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kenyamanan dalam bekerja. Masalah lain yang dismapaikan Bima pada kesempatan tersebut yaitu perumahan, transportasi, dan kemiskinan.

Usai mengikuti pembukaan peserta Rapat Kerja Daerah Semester I selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama membahas masalah kesejateraan pegawai, kelompok dua membahas transportasi dan kelompok tiga membahas kemiskinan. (Tria/Gus)