Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kebutuhan infrastruktur merupakan kewajiban yang sudah dilimpahkan pemerintah pusat ke daerah. “Itu sebabnya salah satu visi dan misi yang kita emban untuk 5 tahun ke depan, membangun infrastruktur yang berkelanjutan,”  kata Usmar dalam acara Dialog Interaktif Kontak Juanda10, Radio Sipatahunan, Senin (27/4).

Menurutnya, hasil pembangunan infrastruktur dasar harus dapat melayani masyarakat dan memberikan kemudahan-kemudahan. Namun disadari, dalam prosesnya  banyak hal terkait yang langsung maupun tidak langsung membuat proses tidak mudah.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas  Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor, Ir.H.Sudradji memaparkan pembangunan 2011 – 2031. Menurutnya ada beberapa rencana pembangunan, seperti pembuatan jalan tol BORR sesi 2 B, 3 A, 3 B yang merupakan lanjutan dari tol BORR sesi sebelumnya sampai Dramaga dan ditargetkan selesai tahun 2020.

Sedangkan Tol Bocimi, tahapan pembebasan lahannya sudah mencapai 80 %. Sementara itu jalur paralel lingkar luar Sentul – Kedung Halang (R-2) terkendala dana pembebasan lahan. Diharapkan tahun 2016, Pemerintah Kota Bogor sudah memiliki dana tersebut sehingga  projek R-2 dapat berlanjut. ”Dengan dibukanya jalur tersebut masyarakat sekitar Cibuluh, Tegal Gundil dan Tanah Baru u memiliki akses jalan yang sangat baik,” katanya.

Sudraji juga mengungkapkan, panjang jalan di Kota Bogor mencapai746 Km. Sepanjang 720 km diantaranya dikelola Pemerintah Kota Bogor. Sisa sepanjang 10,325 km merupakan jalan propinsi yang terdiri dari Jl.Sudirman, Pemuda dan Dadali. Sisanya adalah jalan nasional seperti Jl.Raya Tajur sampai Ciluer dan Jalan Soleh Iskandar sampai Abdul bin Nuh.

Terkait banjir di daerah Simpang Yasmin, yang merupakan bagian jalan nasional, diperkirakan pada Juli 2015 sudah dapat diatasi. Bina Marga menurunkan 5 tim “Buser” untuk meneliti dan memperbaiki jalan yang rusak, serta  saluran drainase, tanah tebing yang longsor dan sisa penutupan yang tidak sesuai S.O.P dari penggalian. (ismet/rahmat)