Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dewan Ketahanan Pangan Nasional menggelar Sidang Regional Wilayah Timur di IPB Convention Centre, Bogor, Kamis (2/7). Sidang dihadiri Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mei Rochjat, dan Walikota Bogor Bima Arya beserta 33 Kepala Daerah dan 8 Wakil Kepala Daerah dari Wilayah Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaeman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Hari Priyono mengatakan, saat ini ketika iklim ekonomi kurang baik, sektor pangan tidak boleh ikut-ikutan memburuk. Untuk itu para kepala daerah diingatkan agar melakukan percepatan dalam meningkatkan hasil produksi pangan. “Percepatan dalam hal pengadaan padi, jagung dan kedelai sebagai komoditi yang diamanatkan UU ketahanan pangan,” katanya.

Diakui percepatan itu terkendala oleh berbagai aspek. “Keterbatasan lahan dan air adalah tantangan utamanya, belum lagi faktor alam serta faktor pendukung lain,” lanjutnya. Selain itu produksi pangan di Indonesia masih bersifat musiman dan fluktuatif, sehingga  berdampak pada harga. Oleh karena itu khusus untuk wilayah timur Indonesia, para kepala daerah diharapkan dapat menguatkan koordinasi lintas daerah dalam menciptakan sentra produksi berbasis perikanan, hasil laut dan pangan dengan bantuan pihak lain.

Pada kesempatan itu, Walikota Bogor, Bima Arya berkesempatan memberikan gambaran tentang sektor pertanian Kota Bogor dengan lahan seluas 700 hektar, namun hanya 400 hektar yang bisa ditanami. “Dengan luas lahan seperti itu,  wajar apabila hasil sektor pertanian Kota Bogor tidak dapat memberikan hasil maksimal,” katanya.

Permasalahan bertambah dengan kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi warga, yang relatif tinggi. Produk pangan yang dikonsumi bukanlah produk lokal yang berkualitas.Jadi  “Melalui forum ini kami akan belajar dari kota lain,” ujar Bima.  (rahmat/mor/foto:gus)