Pemerintah Daerah Kota Bogor

Saat ini Kota Bogor berkembang pesat. Salah satunya adalah perkembangan properti yang pesat. Hal ini memunculkan kekhawatiran apabila yang tinggal  bukan oleh orang Bogor. Akibatnya Kota Bogor hanya mendapatkan efek negatifnya seperti kemacetan. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah kota Bogor tidak akan memberikan izin.

Hal ini disamapaikan Walikota Bogor, Bima Arya, ketika membuka diskusi terbatas sektor properti di Bogor Green Room (BGR), Balaikota Bogor, pada Sabtu (3/10). Diskusi terbatas ini dihadiri para kepala OPD lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan nara sumber yang kompeten dibidang perencanaan pembangunan, diantaranya Sofian Sibarani, seorang urban designer, planner dan leader yang telah membuktikan kapasitasnya di Asia; Ery Chajaridipura, ahli planologi yang juga mantan Ketua BAPPEDA DKI; dan Ronald Wiharjo, Konsultan properti dari REI.

“Sebaliknya, jika memberi efek positif seperti dapat meningkatkan PAD Kota Bogor, kami akan mendorong secara maksimal. Untuk itu melalui diskusi ini, saya ingin mendengar pendapat dan masukan dari para pelaku dan pengamat terkait sektor properti di Kota Bogor untuk mendapat landasan bagi Kota Bogor ke depannya dalam mengambil kebijakan dan pemberian izin," ujar Bima.

Pada kesempatan ini, Ery Chajadipura mengatakan harus ada keseimbangan antara keinginan masyarakat, pengusaha dan pemerintah. “Ini tidaklah mudah. Setiap pembangunan memberikan dampak. Ditahun 70-an di DKI banyak pengembang memiliki lahan yang luas. Disisi lain pemerintah sendiri belum memilki pengalaman dalam memaksimalkan lahan. Hal itulah mengakibatkan para pengembang saling berebut. Di kota yang telah jadi, pembangunan yang ada seringkali memunculkan suatu gesekan, berbeda dengan kota yang masih kosong," terang Ery. (rahmat/fotogus) editor ARW