Pemerintah Daerah Kota Bogor

Puluhan sopir angkutan kota (angkot) Kota Bogor dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) melakukan aksi mogok tidak mengangkut penumpang, Selasa (6/10). Mereka lebih memilih melakukan aksi damai di Balaikota Bogor, untuk menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang mengharuskan angkot berbadan hukum.

Aksi mogok ini diikuti oleh sejumlah sopir pada beberapa trayek seperti angkot 02 dengan jurusan Sukasari-Bubulak, 03 Baranangsiang-Bubulak, 14 Pasir Kuda-Bubulak, dan 15 Setu Gede-Terminal Merdeka. Mereka sudah memulai aksi sekitar pukul 07:00 WIB, sehingga banyak masyarakat kecewa karena sulit untuk bisa mencapai tujuan.

Ketua Asosiasi Pengemudi Angkot, Muhammad Gobin membenarkan, aksi mogok  ini terkait penolakan para sopir angkot terhadap peraturan pemerintah yang mengharuskan angkot berbadan hukum. “Kami pemilik angkot perorangan keberatan jika  angkot harus disatukan dalam satu kepengurusan, karena pemasukan pemilik angkot perorangan akan berkurang,” katanya.

Gobin mencontohkan, jika semua angkot bergabung dalam koperasi atau badan hukum lainnya, maka mereka akan terikat dan harus mengikuti semua aturan koperasi, mulai dari tarif angkot, besarnya setoran, dan upah sopir. Belum lagi, harus membayar iuran keanggotaan dan iuran lainnya. “Sebagai pemilik angkot perorangan, kami merasa rugi. Terlebih, saat ini penumpang semakin sedikit,” katanya.

Sementara itu Ketua Organda Kota Bogor Mohammad Ishak berpendapat, ada baiknya Pemerintah Kota Bogor tidak menambah beban pemilik angkot lagi dengan ketentuan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Bogr seharusnya  memikirkan bagaimana menekan jumlah angkot.  “Kalo macet iya, tapi bukan salah pemilik angkot, karena jumlah angkot  harus dikurangi atau dibuka trayek baru,” tambahnya.

Peraturan tentang pengelolaan angkot yang harus dikelola badan hukum, merupakan amanat UUD Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lani) editor Mor