Pemerintah Daerah Kota Bogor

Bima Arya menegaskan, SSA tidak mungkin dibatalkan. “Harus jelas siapa yang dirugikan. Jangan-jangan hanya oknum saja yang dirugikan,” katanya menanggapi tuntutan sebagian sopir angkot yang merasa dirugikan dengan penerapan Sistem Satu Arah (SSA). “Makanya, kita turunkan juga tim investigasi ke lapangan,” lanjutnya.

Menurutnya evaluasi SSA akan tetap berjalan. “Ini untuk merespon tuntutan yang katanya pendapatannya menurun, walaupun selama ini Organda selalu menganalisis,” tegasnya. Selain itu Pemkot Bogor bersama Organda dan unsur Muspida terus berkoordinasi untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.

SSA diputuskan melalui kajian dan pembahasan dengan semua pihak. Oleh karena itu selain meminta semua pihak bersabar, Bima juga mengimbau semua pihak untuk menjaga kesepakatan dan ketertiban. “Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, tentunya kami akan terima sebagai bahan evaluasi. Kecuali kalau sudah berbicara hal lain apalagi menggunakan kekerasan, itu sudah keterlaluan,” ungkapnya.  “Kalau sudah seperti itu warga dirugikan, pengguna angkot dirugikan, pemilik angkot juga dirugikan karena tidak ada setoran,” tuturnya.

Bima kembali menegaskan, SSA merupakan langkah awal penataan sistem transportasi di Kota Bogor yang selanjutnya akan diikuti dengan rerouting trayek angkot. Semua langkah itu dilakukan demi kebaikan semua pihak. Hal itu diungkapkan Bima usai menggelar rapat terbatas dengan DLLAJ, Tim Percepatan Pelaksana Prioritas Pembangunan (TP4), Satuan Satpol PP dan Organda, Kamis (28/16) di Balaikota, dengan salah satu agendanya menanggapi  aksi unjuk rasa pengemudi angkot yang menolak SSA. (Donni -Mor/Foto:Agus)