Pemerintah Daerah Kota Bogor

Melalui rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Jumat (28/4) menyampaikan rekomendasi DPRD Kota Bogor atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor 2015. SILPA besar dan turunnya IPM menjadi dua hal yang disoroti dewan.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, dirinya tidak memungkiri adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan di 2015. Ada lima kegiatan yang gagal dilaksanakan diantaranya, pengadaan tanah di Dinas Bina Marga senilai Rp 37 Milyar yang terkendala harga tanah. Pengadaan tanah di Dinas Kesehatan untuk puskesmas senilai Rp 2,4 Milyar yang disebabkan lahan tersebut merupakan lahan garapan.

Kegiatan di Wasbangkim berupa Pembangunan Masjid Agung. Pembangunan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman di enam kecamatan senilai Rp 14,3 milyar dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan angkutan sampah yang tersisa senilai Rp 3,1 milyar.

“Jumlah SILPA kurang lebih Rp 339 milyar berasal dari beberapa kegiatan yang gagal dilaksanakan tersebut serta keberhasilan langkah efisiensi pada beberapa kegiatan yang tersebar di seluruh SKPD,” ujar Bima

Sedangkan capaian IPM Kota Bogor 2015, Bima mejelaskan bukan ada penurunan. Melainkan karena angka yang tertera dalam LKPJ merupakan angka IPM yang telah dihitung melalui metode baru penghitungan IPM yang berlaku di semua daerah di Indonesia.

Dengan metode baru tersebut, rata-rata IPM kota atau kabupaten mengalami penurunan sekitar empat point. Itu sebabnya peringkat Kota Bogor di tingkat Jawa Barat, tetap berada di 5 besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika menggunakan metode lama, maka pencapaian indikator makro ekonomi Kota Bogor tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. “Hal ini berdasarkan angka proyeksi dari setiap indikator makro di tahun 2015. Sebagai contoh angka IPM yang berada di angka 77,77 atau naik sekitar 0,70 dibandingkan IPM 2014,” pungkas Bima (fla-Humas mor)