Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Let.jend TNI M. Munir mengajak seluruh elemen terkait untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Bogor. Salah satu caranya adalah dengan  HSGL yang merupakan kepanjangan dari Hapus Gabung Sederhana dan Limpahkan. Demikian ungkap Munir saat menghadiri acara Coffee Morning bersama Walikota Bogor Bima Arya dan Kakanwil Provinsi Jawa Barat Purwantoro, di Aula Lt.3 Kantor Pusat Bea Cukai Bogor, Jl. Pajajaran Kota Bogor, Senin (30/5/2016).

“Hapus regulasi yang menyulitkan. Gabung merupakan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dari lintas instansi sehingga tidak ada lagi peraturan yang tidak mendukung investasi. Sederhanakan dan  disentralisasikan, yang penting aturannya jelas,” kata Munir.

Kegiatan Coffee Morning yang secara resmi dibuka oleh Kakanwil Jawa Barat, Purwantoro, membahas banyaknya faktor yang menghambat iklim investasi di Indonesia. Padahal Indonesia masuk menjadi anggota G-20. “Diantaranya biaya logistik tinggi, infrastruktur yang belum merata, regulasi, tenaga kerja, pajak dan banyak lagi." kata Munir.

Untuk meningkatkan iklim investasi pemerintah,  lanjut Munir, pemerintah sudah menerapkan kebijakaan paket ekonomi untuk meningkatkan iklim investasi. Munir mengjelaskan, secara nasional ada 3000 perda yang perlu dipangkas untuk meningkatkan iklim investasi. Seperti yang diamanatkan oleh Presiden RI, regulasi akan dipermudah. “Saat ini bangsa Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang merupakan tantangan bagi para tenaga kerja Indonesia untuk lebih meningkatkan kompetensinya sehingga mampu bersaing dengan negara lain.” lanjutnya.

Sementara itu Walikota Bogor Bima Arya menjelaskan, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara yang memiliki komitmen dalam kemudahan berusaha. Tahun ini Indonesia ditargetkan untuk masuk ke dalam 40 besar. “Satu target ambisius,” kata Bima.

Menurut Bima ada dua hal yang membuat kemudahan bagi perkembangan investasi, yaitu teknis dan substantif. Bim mengatakan, terkait teknis, Kota Bogor sudah merampungkan regulasi dan prosedur agar lebih sederhana, dan memiliki kejelasan dan kepastian. “Kota Bogor telah menerapkan birokrasi yang lebih pasti, perizinan dilakukan dalam satu atap dan satu pintu,” jelasnya.

Sedangkan untuk faktor substantif, Bima menekankan bagaimana menempatkan menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan. BIma menekankan pentingnya mebBangun keyakinan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi dan golongan. “Ini menjadi hal utama sebelum teknis. Yang membuat kapal tenggelam adalah karena biduk itu salah arah walaupun banyak diisi orang pintar, contohnya tenggelamnya kapal Titanic. Jangan sampai bangsa Indonesia seperti hal itu. Kita harus bersatu, saling mendorong dan menolong. Kunci utamanya saling kepercayaan dan  kebersamaan,” ingat Bima.(rahmat/adit-eto)