Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor berusaha melakukan akselerasi kemudahan berinvestasi bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bogor. Upaya itu juga sejalan dengan keinginan dan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah.

Walikota Bogor Bima Arya mengungkapkan hal itu saat membuka sekaligus memberikan arahan pada acara Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPMD) Kota Bogor tahun 2016 di Balaikota, Selasa (31/05). Acara dihadiri Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Direktur Pemberdayaan Usaha, Kepala Biro Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat serta dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, pimpinan perusahaan, para pelaku UKM, BUMD, asosiasi pengusaha serta stakeholder lainnya. "Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) sekarang ini kami sedang berusaha keras untuk menyelesaikan masalah internal. Perizinan ini sudah satu atap dan betul-betul kita arahkan untuk satu pintu, tapi benar-benar satu pintu dan tidak banyak jendelanya," ungkap Bima.

Tetapi, katanya, jika satu pintu namun front office-nya bisa bermain misalnya, hal ini harusnya tidak terjadi. "Saya sering diskusi dengan teman-teman pengusaha yang meminta soal kepastian dalam pengurusan perizinan,” lanjutnya. Mereka umumnya tidak mempermasalahan besarnya tarif perizinan, melainkan kepastian dalam setiap aspek.

Jangan sampai biaya pengurusan perizinan itu gratis namun tapi tidak jelas selesainya kapan. "Ya, lebih baik bayar mahal tapi selesai.” lanjutnya. Menurutnya pula sangat berbahaya ketika pengusaha dipersulit oleh oknum di BPPTPM. Namun dirinya melihat dua kemungkinan. "Apa karena memang petugasnya yang kurang paham atau memang kurang mempunyai jiwa untuk melayani atau bahkan ini modus," tuturnya. (Donni/Agus-Mor)