Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor menerima kunjungan verifikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar), Senin (26/9/2016). Monev dilakukan oleh KI Jabar setiap tahunnya terkait pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor.

Tim monev dari KI Jabar diterima langsung oleh Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman. Usmar mengatakan, dalam era keterbukaan, informasi begitu mudah menyebar dan fungsi kontrol yang disampaikan masyarakat harus disikapi secara arif dan bijaksana. ”Berbagai upaya yang dijalankan Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari kritik berbagai elemen masyarakat. tidak. Keterbukaan informasi harus melalui tahapan dan tatanan dengan melibatkan banyak pihak,” kata Usmar.

Implementasi dari regulasi keterbukaan informasi publik yang ada telah Pemerintah Kota Bogor terjemahkan melalui pembentukan tim pertimbangan pelayanan informasi di Lingkungan Pemkot Bogor dan penunjukan PPID pada SKPD terkait. ”Selain itu Bogor Green Room (BGR) salah satu sarana yang dapat memuat informasi secara real time dan dapat diakses masyarakat luas,” lanjut Usmar yang didampingi Asisten Umum Pemerintah Kota Bogor Arif Mustofa Budianto dan Kepala Bagian Humas Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani.

Tyas Ajeng menambahkan, kekurangan SDM khusus menjadi kelemahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bogor dalam memaksimalkan penyebaran informasi publik. ”Tapi kita tetap melaksanakan tugas penyebaran informasi dengan SDM yang ada. Belum lama kita me-launching dan menyebar duta komunikasi bagi kelurahan di Kota Bogor dengan bekerja sama dengan IPB Bogor,” terang Tyas.

Sementara itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Definisa Suhartono, Asisten Bina Advokasi Komisi Informasi Jawa Barat yang didampingi Leli Leliawati dan Annisa Maulidiana, Asisten Penyelesaian Sengketa Infromasi KI Jabar mengatakan, melalui monev ini KI Jabar akan mendapat hasil dari pengumpulan data sehingga  nantinya akan ada pemeringkatan berdasarkan empat kategori yang dibuat. “Insya Allah November nanti akan kita umumkan,” jelas Definisa.  

Kota Bogor, sambung Definisa, berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan pada 15 Juni sampai 1 Agustus 2016 masuk dalam 15 besar dikunjungi. Bahkan PPID Kota Bogor salah satu yang terbaik. “Hal ini didasari  dari 10 pertanyaan yang kita ajukan dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan dokumen,” pungkas Definisa.(rahmat/Lani-eto)