Pemerintah Daerah Kota Bogor

Bandung - Evan Lysandra, Duta Utama Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV 2016, meminta pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia agar lebih peduli paralimpian.
Pemda didorongnya meniru Pemprov Jawa Barat/PB Peparnas XV 2016 yang dinilainya sudah memuliakan paralimpian.

Menurut dia, setelah berkeliling sejumlah arena pertandingan (venue) pagi ini, ternyata jumlah atlet tak merata dari semua provinsi. Tidak semua provinsi mengirimkan paralimpian secara merata, ada ketimpangan satu kontingen dengan lainnya.

"Saya kritik karena belum semua pemda memberikan anggaran memadai. Ini bikin selain provinsi tak semua cabang ikut, juga menyulitkan paralimpian. Padahal prestasi itu butuh pembinaan, pembinaan butuh biaya," katanya dalam Konfrensi Pers Harian di Media Center, Ibis Hotel, Jl Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (19/10/2016) sore. Evan Lysandra (kanan) saat konfrensi pers harian di Media Center Peparnas XV di Ibis Hotel, Kota Bandung, Rabu (19/10/2016). 

Menurut dia, hal itu menyiratkan diskriminasi perlakuan kepada olimpian dan paralimpian di Indonesia masih dirasakan. Padahal, kebutuhan dan perjuangan kedua atlet itu tidak ada bedanya.

Toh, sambung Duta Difabel di Rumah Autis, Kota Bandung tersebut, latihan keduanya sama berat. Bisa memakan waktu berbulan-bulan sebelum bertanding. Demikian pula saat di arena pertandingan yang juga sama kompetitif dan kerasnya. "Untuk itu, sebagai aktivis difabel, saya harapkan perhatian pemda ke depan makin baik. Jangan ada lagi perbedaan, apalagi karena alasan jumlah difabel sedikit maka anggaran lebih kecil dari olimpian. Harusnya setara saja," ujar Putri Indonesia 2016 dari Jawa Barat itu.

Evan juga mengucapkan terima kasih kepada media massa yang dianggapnya mampu membuat publik memberi perhatian khusus kepada helatan Peparnas. Infomasi paralimpian dinilainya menjadi penting belakangan ini. "Semoga Peparnas menjadi pintu awal, terutama bagi seluruh Pemda di Indonesia agar tak hanya perhatikan paralimpian secara khusus. Tapi kaum difabel secara umum agar terus memperoleh perlakuan setara di tanah air," pungkasnya. ( Dikutip Humas Kota Bogor )