Beranda >

Berita > Uji Sistem Pengendalian Intern, BPK Lakukan Pemeriksaan


19 November 2016

Uji Sistem Pengendalian Intern, BPK Lakukan Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Belanja Daerah 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk menguji dan menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Belanja Daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian serta perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Belanja Daerah telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan mulai dilakukan terhitung Rabu (16/11/2016) hingga 35 hari mendatang.  "Pemeriksaan ini dalam rangka entry meeting yakni pemeriksaan keuangan untuk melihat kewajaran laporan keuangan, menilai aspek-aspek ekonomis, efektifitas dan efesiensi dari kegiatan Belanja Daerah," ujar M. Imanuddin, Pengendali Teknis BPK.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, entry meeting ini merupakan kegiatan rutin pemeriksaan BPK di setiap daerah tak terkecuali Kota Bogor. Beberapa hal yang mendapat catatan dari BPK pada 2015 lalu yakni menyangkut piutang. Piutang muncul di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Koya Bogor sewaktu dilakukan pemetaan PBB dan BPPT-PM Kota Bogor. Selain piutang, terkait aset juga sedang diupayakan di akhir 2016 agar seluruhnya dapat masuk ke neraca.  "Masih ada aset yang belum dicatat dan itu harus segera diselesaikan," ujar Ade.

Menurut Ade, temuan yang ada bukanlah temuan negatif tetapi temuan dari hasil pemeriksaan sample kegiatan. Hal terpenting sekarang semua dokumen yang diminta BPK harus disiapkan OPD untuk disiapkan dengan cepat. Pemkot juga menunjuk LO supaya mempercepat kunjungan ke lokasi kegiatan pembangunan antara kebenaran dan data yang dibuat. "Prioritas Pemkot Aset dan Piutang agar hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  di tahun lalu menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini," terang Ade.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, tahun ini ada persoalan dalam menyesuaikan dengan sistem yang baru dan menjadi dinamika yang melelahkan. Setelah tahun lalu mendapatkan WDP, cita-cita Pemkot Bogor terus berupaya untuk menyempurnakan. Bima berharap dengan adanya arahan dari BPK dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan sehingga ada progres. Serta OPD berkordinasi dan bekerjasama mengerjakan data-data yang dibutuhkan BPK. "Persoalan yang sering tejadi ketika intrupsi tidak sampai ke bawah sehingga mengalami kelambatan di prosesnya,kita harus bersinergi bersama-sama," pungkas Bima (fla-eto)