Beranda >

Berita > Pemkot Bogor Percepat Langkah Wujudkan Kota Layak Anak


14 Maret 2017

Pemkot Bogor Percepat Langkah Wujudkan Kota Layak Anak

Di luar negeri baik itu saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pemilihan presiden, isu yang sangat menarik perhatian adalah mengenai keluarga dan anak. Namun tidak demikian dengan di Indonesia, yang malah mengangkat isu-isu lain seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Tapi, justru isu itulah yang ditawarkan oleh para kandidat di luar negeri kepada para masyarakat karena mereka menjadikan dan memandang soal keluarga dan anak itu sebagai salah satu isu sentral.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan hal tersebut saat membuka sosialisasi Konvensi Hak Anak Dan Kota Layak Anak di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota, Selasa (14/03/17). "Bahkan di Australia itu ada paket politik, family first. Keluarga yang paling utama. Saya sendiri heran kenapa isu-isu itu yang diangkat. Sementara di Indonesia sangat politik sekali," kata wali kota.

Namun akhirnya, kata Bima, saat ini dirinya baru menyadari bahwa jika pada akhirnya adalah semua tentang kesejahteraan keluarga. Jadi, lanjutnya, keluarga menanti pemerintah untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. "Itu esensinya. Jadi isu keluarga ini sangat penting," tegasnya.

Menurutnya, kini sederhana saja bahwa yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai kota keluarga. Tentu ini tidak hanya cukup pada komitmen untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota layak anak dan bukan pula hanya sekadar memenuhi target pemerintah pusat atau konvensi hak anak, tetapi secara substantif ingin benar-benar merealisasikannya agar anak-anak merasa nyaman tinggal di Kota Bogor baik secara fisik maupun non fisik. "Jadi pada intinya mari kita percepat langkah-langkahnya mulai dari yang administratif dan jangan ada sedikit pun unsur politik di dalamnya," pungkasnya.

Kegiatan ini, selain diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Artiyana Yanar Anggraini, juga turut dihadiri Tim Penilai dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ikeu Tanziha. (Donni/Foto:Hari) SZ