Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, ikhtiar untuk memperbaiki kondisi Kota Bogor telah dirumuskan dalam enam skala prioritas. Keenam langkah ini menjadi simpul dari permasalahan-permasalahan utama yang harus dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama warganya dalam beberapa dekade terakhir. 

Penanganan keenam masalah prioritas tersebut, dijelaskan Wali Kota Bogor Bima Arya saat rapat paripurna terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2016, pembentukan panitia khusus (pansus) LKPJ, dan pembentukan pansus lahan pertanian berkelanjutan di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (03/04/17), telah mencakup berbagai program dan kegiatan dalam pengelolaan 26 urusan wajib, lima urusan pilihan, dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang harus dilaksanakan oleh Pemkot Bogor.

"Dengan demikian pada kesempatan penyampaian LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016, utamanya akan dipaparkan tentang usaha-usaha dalam menangani enam masalah prioritas beserta pencapaian-pencapaiannya. Sedangkan laporan secara lebih terinci, telah tersaji di dalam buku LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016 yang secara resmi disampaikan pada hari ini," terang wali kota.

Dalam pemaparan itu pula, lanjutnya, terkandung jawaban terhadap seluruh catatan strategis yang pernah disampaikan DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ tahun 2015. "Seluruh jawaban atas catatan strategis tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari LKPJ tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor," ujarnya. (Donni/Foto:Hari) SZ