Beranda >

> Targetkan Nilai LAKIP A, Pemkot Bogor “Kejar Paket A”


21 April 2017

Targetkan Nilai LAKIP A, Pemkot Bogor “Kejar Paket A”

Salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memperoleh nilai A Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu mengajak seluruh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Bagian untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) dan mengikuti program “Kejar Paket A”. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya usai melantik empat Kepala Dinas di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Jumat (21/04/2017).

Menurut Bima, selanjutnya Pemkot Bogor akan mengikuti program “kejar paket A, KemenPAN-RB akan memberikan bimbingan khusus bagaimana melakukan perubahan besar-besaran dalam hal reformasi birokrasi, terutama terkait laporan kinerja.

“Intinya semua akan direvisi, mulai dari RPJMD  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dokumen-dokumennya akan dilihat lagi, sehingga ditargetkan ini bukan hanya sekedar administrasi, tetapi akan ada uang yang betul-betul di hemat,” tegasnya.

Menurutnya, jika Pemkot Bogor ingin mendapatkan predikat nilai A LAKIP berarti perencanaan dan pelaksanaan harus sudah sinkron, tidak ada kegiatan-kegiatan yang mubazir. “Targetnya bukan hanya sekedar mendapatkan predikat A saja, namun untuk menyelamatkan uang rakyat dan melakukan penghematan, sehingga bisa dialokasikan untuk bidang-bidang yang diperuntukan bagi warga,” ujarnya.

Bima menekankan, bahwa proses reformasi birokrasi ini sedang berjalan, nantinya kepala dinas akan terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB, artinya selama 4-5 bulan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor sedang dalam bimbingan KemenPAN-RB. “Tentunya efek dari kegiatan ini akan sangat besar kedalam, karena akan merombak banyak hal, termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat secara cepat akan dihilangkan,” ujar Bima.

Bima menyebut, penilaian LAKIP di Jawa Barat hampir sebagian memperoleh nilai CC atau bahkan D. Kota Bogor sendiri memperoleh predikat nilai CC (Cukup Baik) dan tiga poin lagi memperoleh nilai B. “Kenapa masih CC, karena masih ada perencanaan yang tidak nyambung dengan hasilnya. Jadi ini bukan hanya sekedar merapikan administrasi, tetapi ini akan merombak reformasi birokrasi secara besar-besaran untuk mendapatkan nilai A,”pungkasnya. (Tria/Hari/Indra) SZ

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk