Pemerintah Daerah Kota Bogor

BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor menginginkan agar seluruh data dan iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah sama dengan data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada intinya, tidak ada seorang pun PNS yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bogor Mahat Kusumadi usai acara rekonsialiasi IW Pemda, IW PNSD dan PNS Pusat periode Januari-Maret 2017 antara BPJS Kesehatan, KPPN Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor di Ah Pong Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (08/05/2017).

Menurut Mahat, sebanyak 7.711 PNS sudah masuk dan terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan. Tetapi selama ini yang telah dicover pembiayaannya baru kepada istri/suami dan dua anaknya. Namun BPJS Kesehatan melakukan jemput bola agar anak ketiga untuk segera didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Maka setelah kami berkoordinasi dengan BPKAD didapat sebanyak 322 orang yang masuk dan sudah dicetakkan juga kartunya untuk segera dikirim. Tapi kalau dari sisi iuran tidak ada masalah, lancar. Karena pemerintah daerah membayarkan iurannya lancar," jelas Mahat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menuturkan, bahwa memang tidak seorang pun apalagi PNS untuk menolak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebab, katanya, dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan di bidang kesehatan.

"Oleh karena itu, untuk persoalan ini sudah tuntas. Hanya tinggal terus bersinergi bagaimana nantinya melakukan evaluasi dan pengawasan dalam proses pembayaran iurannya. Jadi kerja BPKAD untuk rekonsiliasi hari ini sudah tuntas, tidak ada masalah," paparnya. (Donni/Foto:Hari) SZ