Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor bekerjasama dengan Badan Diklat daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan diklat analisis beban kerja dan analisis jabatan di Gedung Puslitbang Gizi Jl. DR Semeru Kota Bogor Rabu

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKPP Kota Bogor Dra. Elly Yulia selaku ketua penyelenggara melaporkan, diklat analisis beban kerja dan analisis jabatan diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 15 Mei sampai dengan 21 Mei 2013 diikuti 44 orang Kepala Sub Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha dan Staf Potensial tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kota Bogor.

Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan perencanaan pegwai, menyusun pormasi pegawai, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai. Setelah mengikuti diklat para peserta diharapkan mengindentifikasi efesiensi dan  efektifitas beban kerja yang menggambarkan prinsip rasional, efektif, efesien, realitis dan operasional secara nyata.  

Walikota Bogor dalam sambutannya disampaikan, Sekretaris Daerah Kota (Setdakot) Bogor Aim Halim Hermana mengatakan, pelaksanaan diklat ini merupakan bagian tak terpisahkan untuk memenuhi amanat pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 tahun 2011 tentang pedoman pentaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penataan PNS bukan sebuah proses dan sederhana karena mencakup proses penentuan kebutuhan PNS yang sistematis dan berkelanjutan. Dari penstaan PNS ini, akan diperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegwai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi kinerja nyata. Untuk itu, pada tahap awal pemerintah Kota Bogor melalui BKPP telah mengatur pentaan aspek kuantitas PNS yang ada sehingga diperoleh jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sejalan dengan itu, kata walikota, beberapa langkah persiapan lain pentaan pegawai telah dilakukan seperti penyusunan anjab dan penyusunan analisis beban kerja . dari proses ini selanjutnya dihitung kebutuhan jumlah pegawai yang tepat, dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut terhadap hasil perhitungan dimaksud.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daud Achmad dalam sambutan tertulisnya disampaikan kepala bidang diklat fungsional Drs. H. Denny Emawan mengatakan,.  diklat analisis jabatan sangat penting dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi pemerintahan.

Karena melalui analisis jabatan diharapkan dapat disusun suatu tugas dan kewenangan secara jelas dan rinci, sehingga optimalisasi kinerja dapat terwujud, serta dapat menilai secara obyektif mengenai peranan unit kerja masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah)