Pemerintah Daerah Kota Bogor

BANDUNG -- Stabilitas harga, sangat erat kaitannya dengan stabilitas makro ekonomi dan sasaran inflasi. Minimnya informasi harga bahan pangan yang terpercaya, akan mempengaruhi efisiensi keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi. Akumulasi dari ekspektasi negatif masyarakat akibat adanya 'asymmetry information' ini pun berpotensi menimbulkan gejolak harga yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa terkait hal tersebut dibutuhkan transparansi harga bahan pangan agar terjadi 'convergence' harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Sehingga dengan demikian, kestabilan harga barang pangan dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum.

Sehubungan dengan itu pula, Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) dan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPID) Se- Jawa Barat telah mengembangkan PRIANGAN sebagai salah satu alat dalam rangka pengendalian inflasi di Jawa Barat serta sebagai bagian dari program PROPER KAHIJI UTAMA Jilid II.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bahwa sistem tersebut, memberi manfaat penting terutama dalam memantau kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran. "Kalau ada ketimpangan harga, kita bisa ambil tindakan segera," kata Gubernur Aher pada acara Kick-Off Early Warning System (EWS) Portal Informasi Harga Pangan (Priangan), di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/06/2017).

Aher pun berharap, pemerintah bisa terus menghadirkan pangan yang terkendali dari sisi harga maupun stoknya. Melalui Portal Informasi Harga Pangan (PRIANGAN) yang diperkaya dengan fitur Early Warning System (EWS) ini, kemudian diharapkan mampu meminimalisir/ menghilangkan kendala 'asymmetric information' sehingga pada akhirnya dapat tercipta kestabilan harga yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi khususnya di Jawa Barat.  "Dengan sistem-sistem elektronik seperti sekarang ini, permainan mafia-mafia mulai bisa diminimalisir," sambungnya.

Sehubungan dengan itu pula, Aher menghimbau kepada seluruh stakeholders terkait dengan upaya menjaga stabilitas pangan, untuk senantiasa meningkatkan kerjasama antar daerah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan keterbatasan stok pangan baik intern Jawa Barat maupun antarprovinsi. 

Kemudian, Aher juga meminta pihak terkait untuk aktif dalam melakukan monitoring harga pangan secara harian. "Aktif dalam pengembangan operasional e-Priangan di wilayah masing-masing sebagai operasi pasar virtual yang sifatnya tidak insidentil," ujarnya.

Kemudian, katanya, menyusun neraca pangan secara berkala sebagai dasar inisiasi kerjasama antardaerah, memberdayakan masyarakat dalam kegiatan usaha tani mandiri melalui program Kampung Peduli Inflasi / Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Juga tak kalah penting, meningkatkan koordinasi antar instansi di masing-masing Kabupaten/Kota maupun koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengendalian inflasi baik yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi. "Dan Operasi Pasar sebagai langkah awal dalam mengatasi lonjakan harga," katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat menyampaikan bahwa pengembangan fitur EWS PRIANGAN juga menjadi salah satu 'tools', atau alat untuk mendukung pemerintah untuk pengambilan kebijakan dalam menjaga kestabilan harga, meminimasi disparitas harga, dan menjamin ketersediaan bahan pokok.

Selain itu, dengan adanya fitur tambahan dari PRIANGAN diharapkan juga mampu membentuk persepsi positif dari masyarakat dan dapat menekan ekspektasi masyarakat akan gejolak harga komoditas. "Tonggak awal dari fitur EWS berasal dari Kementerian Perdagangan menggagas suatu perangkat pemantauan harga komoditas pangan strategis yang disebut Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP," Ucapnya.

"Pada tahun 2017 ini, pengembangan PRIANGAN diarahkan pada optimalisasi fitur Early Earning System (EWS) yang akan diintegrasikan, baik pada website PRIANGAN maupun pada aplikasi ponsel PRIANGAN," Katanya.

Sebagai langkah awal, Wiwiek membeberkan, EWS akan memantau pergerakan harga 10 komoditas pangan strategis (Beras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi, Gula Pasir, dan Minyak Goreng) berdasarkan data harga harian di 7 Kota Sample IHK di Jawa Barat (Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Cirebon).

Data yang digunakan dalam sistem EWS merupakan rata-rata harga harian dari komoditas pangan strategis di pasar yang disurvei di masing-masing kota. Adapun indikator threshold terdiri dari 4 (empat kategori), yaitu:

- Jika harga naik di atas 5% atau berada pada kategori Normal, maka pergerakan harga dinilai normal namun terdapat kecenderungan kenaikan harga.

- Jika harga naik di atas 8% atau berada pada kategori Waspada, maka para Pimpinan Daerah diharapkan waspada terhadap lanjutan kenaikan harga.

- Jika harga naik di atas 12% atau berada pada kategori Siaga, maka para Pimpinan Daerah diharapkan siaga terhadap kenaikan harga tersebut dan menanggapi dengan virtual meeting di aplikasi PRIANGAN serta melakukan tindakan penanggulangan.

"Jika kenaikan harga mencapai tingkat critical point (di atas 20%), maka seluruh Pimpinan Daerah, dipimpin oleh Bapak Gubernur, diharapkan dapat melakukan koordinasi pelaksanan aksi nyata untuk menanggulangi kenaikan harga," jelasnya. (dikutip Humas Kota Bogor )