Pemerintah Daerah Kota Bogor

Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini sesuai dengan yang dimandatkan dua Undang-Undang pemerintahan. Baik Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Hal itu dijelaskan Ketua tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan tingkat regional II Endang Basuni dalam sambutannya pada acara Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Senin (24/07/2017).

Endang menyebutkan, kegiatan ini merupakan wujud nyata peran fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka melakukan koordinasi dan pengawasan secara nasional terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di level Desa maupun Kelurahan.

Ia menyebut, wilayah regional II diikuti 7 Provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Dari 7 Provinsi tersebut Provinsi DKI Jakarta tidak mengirimkan karena tertinggal, kemudian Provinsi Banten gugur secara administratif. Sehingga sekarang tersisa 5 Provinsi. “Jawa Barat  dengan Kelurahan Katulampa nya kami harapkan menjadi yang terbaik di regional II,” ujar Endang.

Lebih lanjut Endang mengatakan, pada rapat pleno nanti timnya akan mewakili Kelurahan Katulampa. Oleh karena itu pihaknya meminta saat klarifikasi ini meminta dukungan informasi yang seluas-luasnya dan data otentik sehingga bisa menggambarkan atau memvisualisasikan Kelurahan Katulampa yang terbaik diantara kelurahan-kelurahan di regional II. (Tria/Tim Humas) SZ