Pemerintah Daerah Kota Bogor

Hingga satu semester yang telah berjalan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor belum mencapai target. Hal tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor untuk merumuskan solusi bersama melalui rapat Koordinasi dengan OPD terkait di Hotel Savero Garden, Rabu (26/07/2017).

Sekretaris Bapenda Kota Bogor R. An-an Andri Hikmat mengatakan, evaluasi ini merupakan program rutin setiap di akhir semester. Dari rapat ini akan dihasilkan rekomendasi dari masing-masing OPD yang belum mencapai target 50 persen. Lima OPD yang angka capainya dibawah 50 persen yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). "Belum tercapainya target karena memang ada beberapa kendala," akunya.

An-an menjelaskan, salah satu kendala yang dialami DPMPTSP Kota Bogor yakni karena adanya kebijakan baru biaya izin HO tidak boleh dipungut, sehingga nanti di perubahan target pendapatannya akan dirubah.

Dia menambahkan, kendala lainnya dialami BPKAD Kota Bogor akibat masih banyak masyarakat yang belum membayar asetnya dan perlu dilakukan pendataan serta penagihan. Begitupula dengan DPUPR yang penerimaanmya belum maksimal akibat alat-alat berat rusak sehingga tidak dapat disewakan kepada pihak ketiga.

Sementara itu masih kata An an, Dishub masih mengalami adanya kebocoran dalam penerimaan retribusi. Pihaknya menyarankan Dishub agar tahun depan sistem perparkiran bisa diujicobakan menggunakan parkir electronic yang pembayarannya dengan e-money.  "Kami menyarankan ke semua OPD untuk lebih aktif lagi, kalau santai saja tidak akan bisa mencapai target karena Kota Bogor ini kota kecil yang Sumber dayanya juga kecil jadi dibutuhkan inovasi-inovasi baru demi mengoptimalkan pendapatan," jelasnya.

An-an menerangkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan sampling khusus untuk pemeriksaan pendapatan di Kota Bogor dengan target 40 persen pajak dan 60 persen retribusi. Karena di daerah lain dari hasil pemeriksaan retribusi banyak mengalami kebocoran. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Provinsi berharap penerimaan pajak dan retribusi berimbang. Begitu juga dengan Kota Bogor yang kedepan berharap sektor retribusi bisa menaikan PAD hingga 15 persen.  "Semua OPD ini nanti akan diperiksa langsung BPK, jika yang sudah mencapai target mereka harus menjelaskan yang mana, tapi yang belum pasti akan dipertanyakan," pungkasnya (fla/hari) SZ