Pemerintah Daerah Kota Bogor

BANDUNG – Informasi bisa dengan cepat berkembang dan tersebar luas kepada publik saat ini. Salah satu faktornya yaitu penggunaan teknologi digital serta penggunaan media sosial (medsos). Belakangan sebaran informasi tidak hanya terkait saja tentang hal yang bisa diterima atau bermanfaat oleh masyarakat, namun banyak tersebar berbagai informasi palsu atau bohong yang kita kenal dengan hoax.Harus ada peran serta berbagai elemen masyarakat, termasuk peran Pemerintah untuk menangkalnya. 

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), lembaga Kehumasan punya peranan penting dalam hal ini. Tidak hanya hoax, namun menurut Aher, Humas – termasuk lembaga Humas di Pemerintahan yang memiliki peran dalam memberikan informasi positif dengan bahasa positif dalam sajian informasi yang disebarkan kepada publik. 

“Humas harus mampu memainkan peran dengan baik, kepada masyarakat khususnya. Di era digital seperti saat ini kita harus sangat hati-hati memberi pernyataan, sangat akurat, dan kemudian usahakan bahasanya selalu dengan bahasa yang positif,” kata Aher dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Holiday Inn, Jl. Dr. Djunjunan No. 96, Kota Bandung, Selasa (22/8/17). 

“Mari hadirkan sebuah tata cara, sebuah metodologi, cara yang baik untuk bagaimana mengatur komunikasi sebagai bangsa yang berkarakter, sebagai bangsa yang punya tata karma dan nilai uhur supaya komunikasi antarmasyarakat dengan kita menjadi komunikasi yang sangat baik,” lanjutnya dalam FGD yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung. 

Lebih lanjut, Aher mengatakan Humas harus memiliki komunikasi sangat baik dengan media. Pengeloaan informasi berdasarkan data dan fakta yang real. Hal-hal positif harus lebih banyak dikemukakan, namun tidak juga menutupi kekurangan program atau kebijakan yang telah dilakukan oleh lembaga bersamaan dengan tindakan evaluasi. 

Sementara itu, Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung menekankan penggunaan medsos dalam manajemen komunikasi di Pemerintahan di era digital ini. Meskipun Pramono juga mengakui kekurangan media sosial belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, medsos lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat. Dia mencontohkan berbagai macam fenomena fashion yang dikenakan oleh Presiden Jokowi serta pesan yang disampaikan ketika Presiden dan Wapres mengenakan kostum adat nasional dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 RI pada 17 Agustus 2017 lalu di Istana Merdeka. 

Agar lebih efektif dan efisien, kata Pramono komunikasi harus secara proaktif dan dilakukan secara terus-menerus. Media sosial mempunyai peran besar dalam hal ini. Untuk itu, Pramono meminta agar lembaga-lembaga Negara bisa memanfaatkan medsos dalam sosialisasi ataupun menyampaikan informasi kepada publik tentang program atau kebijakan yang telah dilakukan. “Era digital ini belum semuanya mampu memahami dengan baik. Yang namanya era digital itu selalu menimbulkan atau meninggalkan jejak, sampah digital,” tutur Pramono.  “Di era digital ini kita perlu kehatian-hatian dalam menggunakan sosial media,” sambungya. 

Pramono juga mengungkapkan Pemerintahan Jokowi dan JK dengan tegas telah menyatakan bahwa demokrasi di dunia maya tidak boleh dibungkam. Namun, jangan sampai berita kebohongan dan fitnah diterima begitu saja oleh masyarakat. Masyarakat jelas berhak untuk mendapatkan berita yang sebenarnya. “Harus ada proses edukasi dan literasi media harus dilakukan dan menjadi bagian dari kita bersama untuk menjadi payung (penyebaran informasi kepada publik),” tukas Pramono. 

Hal lain juga ditekankan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dalam FGD ini. Era digital dan sosial media kata Tjahjo, harus dimanfaatkan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program atau kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah. Dengan begitu fungsi ideal dari sosial media bisa tercapai dengan baik, yaitu sebagai sarana untuk menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan mempengaruhi (to influence). 

“Seorang Kepala Daerah, SKPD harus berani berkomunikasi dengan wartawan atau media,” kata Tjahjo dalam paparannya dihadapan peserta FGD yang sebagian besar terdiri dari para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. “Kebijakan untuk masyarakat yang diambil harus bisa diketahui oleh masyarakat, harus disebarkan kepada masyarakat. Kalau tidak, percuma, karena publik tidak akan tahu hasil kerja yang sudah dilkukan,” ujar Tjahjo. 

Untuk itu, perlu sinergi antara semua pemangku kepentingan di daerah, baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang terdiri dari Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, serta Forkopim di Kecamatan. Forkompimda ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum.(dikutip Humas Kota Bogor)