Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyampaikan bahwa dalam rangka Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) atau implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan program nasional telah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019.

“Jika diperhatikan apa yang sudah terwujud di Kota Bogor hal tersebut sudah tertuang  di dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Enam misi yang dimiliki Kota Bogor sangat relevan dengan SDGS diantaranya, ingin menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi. Menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang sehat dan makmur,” kata Ade saat menerima Tim dari Sekretariat Kabinet (Seskab RI) di ruang Paseban Surawisesa, Balaikota Bogor, Senin (11/09/2017).

Selain itu Ade menambahkan, enam skala prioritas Pemkot Bogor seperti  penataan transportasi, pengelolaan sampah, penataan PKL, penataan ruang terbuka hijau, reformasi birokrasi dan penanganan kemiskinan. Beberapa contoh  yang sudah dilakukan Pemkot Bogor periode 2015-2019 diantaranya, penjabaran penanggulangan kemiskinan dalam 20 program dan hal ini didukung anggaran yang cukup besar atau kurang lebih mencapai RP. 472 miliar yang didistribusikan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang mencapai Rp. 50 miliar,” jelas Ade.

Ia menerangkan, hambatan dalam mengimplementasikan SDGS baik dari segi internal maupun eksternal. Seperti  belum adanya aturan pedoman dan pelaksanaan ditingkat kota seperti Perwali atau Perda. Belum memahami keterkaitan penyelarasan antara SDGS dengan RPJMD Kota Bogor, sejauh mana keterlibatan warga dan bagaimana partisipasinya hal ini bertujuan sebagai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

“Untuk tujuan SDGS realistis dengan kondisi kota Bogor, secara komprehensif kami belum mengkajinya namun secara global kami coba memahami adanya tujuan yang realistis SDGS dengan Kota Bogor. Semua ini diharapkan menambah pemahaman kami dan ini bisa menjadi evaluasi atau menjadi kajian. Sehingga apapun tujuan yang ingin dicapai bisa bersinergis dan bagaimana membuat Kota Bogor menjadi kota yang layak untuk ditinggali oleh masyarakatnya,” paparnya.

Kepala Bidang Hubungan Multilateral Setkab Sri Wahyu Utami yang juga menjadi ketua tim menjelaskan, kegiatan ini untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SDGS. “SDGS tidak jauh dengan MDGS dan sejauh ini inline dengan RPJMN dan secara otomatis inline juga dengan RPJMD, hanya tinggal memasukan tujuan dan program sehingga tujuan akhirnya tercapainya SDGS pada tahun 2030,” kata Sri.

Hadir mendampingi Sekda Kota Bogor Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin dan beberapa perwakilan OPD Pemkot Bogor. (humas:rabas/hari) SZ