Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor sedikitnya akan melakukan tiga rencana aksi untuk menurunkan angka inflasi Kota Bogor yang pada Agustus mencapai di angka 2,85 persen. Pasalnya, meski angka 2,85 persen ini berada di tengah-tengah diantara tujuh kota lainnya yang berkontribusi menyumbang inflasi di Provinsi Jawa Barat, namun angka tersebut harus tetap ditekan agar tidak semakin naik.

Sekretaris TPID Kota Bogor Tri Irijanto mengatakan, tiga rencana aksi yang akan dilakukan yakni meningkatkan data entry dari SIM Info Pangan dan integrasi aplikasi survey data pangan e-Priangan. Selama ini antara data harga yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor, Perusahaan Darah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor berbeda-beda alias tidak satu harga.

Hal tersebut dikarenakan masing-masing menggunakan metode yang berbeda, ada yang survey setiap satu minggu adapula yang dua minggu sekali. Padahal idealnya survey dilakukan setiap hari mengingat harga komiditi di pasar berubah setiap harinya. “Nanti kita akan duduk bersama agar harga yang dikeluarkan satu harga dan survey dilakukan setiap hari untuk kemudian di update di aplikasi e-Priangan,” ujarnya seusai High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bogor, di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (19/09/2017).

Rencana kedua, lanjut Tri yakni melakukan kerja sama MOU Pasokan pangan dengan daerah lain. Salah satu penyebab inflasi terjadi karena adanya kelangkaan komoditi. Maka, diperlukan kerja sama dengan daerah lain yang bisa langsung mengirimkan barang ketika di Kota Bogor sedang mengalami kelangkaan. “Semisalnya bawang kita bisa kerja sama dengan Brebes, Cabe dengan Cianjur, Beras dengan Bulog. Sehingga jika harga naik atau langka tidak bingung lagi bisa meminta langsung dikirimkan barangnya,” terangnya.

Menurutnya, tingginya inflasi Kota Bogor juga disebabkan faktor lain seperti kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar listrik, kenaikan LPG dan adanya distributor nakal yang menimbun barang lalu dikeluarkan disaat barang langka sehingga harga menjadi mahal. Maka, rencana ketiga dari TPID Kota Bogor yakni akan melakukan kegiatan intervensi dan pemberian insentif khusus antisipasi harga akhir/awal tahun (November-Januari). “Pengawasan distributor nakal akan dilakukan Satgas Pangan. Kita akan coba turunkan inflasi dikisaran 1,8 persen sampai akhir tahun nanti,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Wiwik mengatakan, sampai empat bulan kedepan masih ada potensi-potensi inflasi di Kota Bogor jika tidak ditekan akan mengalami kenaikan. Kenaikan inflasi di Kota Bogor tentu akan berpangaruh kepada inflasi di Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Apalagi saat ini angka inflasi Kota Bogor berada di atas inflasi Jabar 2,66 persen dan nasional 2,53 persen. “Saya ingin setiap komoditi di update harganya setiap hari di aplikasi e-Priangan dan jika ada kenaikan di salah satu komoditi bisa langsung dtindak lanjuti Wali Kota sehingga besok harga sudah turun kembali,” pungkasnya. (fla/ismet) SZ