Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, mensyaratkan keharusan pembangunan sebuah klinik kesehatan memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya, seperti larangan bangunan bergabung dengan rumah tinggal juga klinik tidak boleh berada di lingkungan rumah toko (ruko).

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas juga mensyaratkan keharusan bangunan puskesmas memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya, memenuhi ketentuan teknis bangunan gedung negara, memenuhi persyaratan administratif, persyaratan keselamatan kesehatan kerja serta persyaratan teknis bangunan.

Namun demikian, seperti disebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat membuka dan memberikan arahannya pada kegiatan workshop pelayanan perizinan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor di Hotel New Ayuda Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Selasa (19/09/2017), bagi bangunan puskesmas yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Permenkes tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes.

"Meski demikian masih ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perizinan pendirian tempat layanan kesehatan yang perlu diketahui masyarakat, sehingga kegiatan workshop seperti ini memang perlu diselenggarakan sebagai sebuah forum yang diantaranya dapat membahas berbagai kendala yang terjadi di lapangan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," ungkap Sekda.

Menurut Sekda, peraturan memang harus ditaati dan persyaratan sepenuhnya harus dipenuhi. Namun demikian, katanya, perizinan juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan atau kondisi yang ada di lapangan agar proses pendirian tempat layanan kesehatan yang diperlukan tidak terhambat.

"Sejauh mana fleksibilitas dan seperti apa kebijakan yang dapat diambil, tentunya hal ini pun menjadi salah satu isu menarik yang perlu dibahas pada workshop ini," pungkasnya. (Donni/Foto:Hari-SZ)