Pemerintah Daerah Kota Bogor

Saat Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Plaza Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, Rabu (20/09/2017) Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa masalah transportasi dan kemacetan menjadi prioritas utama dan nomor satu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pasalnya, mulai dari konsep, rencana, gagasan, skenario sudah ada, termasuk rancangan skema konversi angkot dan regulasinya. "Tinggal bagaimana secara konsisten menjalankan semua tahapan dengan baik dan mengawal itu semua," jelas Bima

Tak hanya konversi angkot ke bus yang harus berjalan sesuai dengan rencana, Perusahaan Daerah Jasa Transpakuan (PDJT) juga harus kembali beroperasi. Saat ini sudah ada 6 bus PDJT ditambah dengan 10 bus bantuan dari Pemerintah Pusat yang setelah pengurusan dokumen selesai bisa segera dioperasikan.  "Target awal tahun depan warga Kota Bogor harus sudah merasakan dan menikmati layanan transportasi yang lebih baik," ujar Bima.

Dia menyebut, di Hari Perhubungan Nasional ini Kota Bogor mendapatkan 2 unit bus khusus difabel dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemberian dua 2 difabel ini karena Kota Bogor dianggap mempunyai rencana jelas dalam transportasi kedepan. 2 unit bus difabel ini menjadi yang pertama di Kota Bogor dan akan diumumkan serta disosialisasikan.  "Nanti akan diatur rutenya kemana saja dan akan ada petugas yang membantu naik turunnya bagi para difabel," terangnya.

Pada kesempatan itu ia juga meminta jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban. Sebab, masih banyak keluhan dari warga yang disebabkan adanya pembiaran angkot berhenti di titik-titik Kota Bogor yang menyebabkan kemacetan.  "Saya berharap Hari Perhubungan Nasional ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi bersama-sama menuntaskan persoalan secara konsisten," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, terkait konversi angkot ke bus persiapan bus untuk masuk ke jalur TPK 2 dan TPK 3 cukup berat karena membutuhkan modal besar. Saat ini 5 badan hukum yang masuk koridor sedang mencari pembiayaan yang sesuai untuk membeli bus. Sementara, 10 bus dari pusat akan mengisi koridor trans pakuan yang saat ini sedang proses penerbitan STNK dan plat nomor.

"Semoga sebelum tahun 2018 nanti 16 bus trans pakuan bisa bergerak semua namun untuk 2 bus difabel dikelola Damri Kota Bogor karena diperuntukkan khusus difabel sesuai dengan permintaan di Sabtu-Minggu. Rute serta organisasi yang mengurus bus pun sudah dipersiapkan," terangnya. (fla/hari) SZ