Beranda >

Berita > Korporatisasi Petani di Jabar, Wujudkan Swasembada Pangan


10 Oktober 2017

Korporatisasi Petani di Jabar, Wujudkan Swasembada Pangan

CIAMIS - Dalam rangka percepatan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di Jawa Barat, tiga Kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalukan optimalisasi gabah padi, percepatan luas tambah tanam, launching kartu tani dan korporatisasi petani, di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Senin (09/10/2017).

Menteri BUMN Rini Soemarni menuturkan, program tersebut merupakan kerjasama tiga Kementerian atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam memakmurkan dan mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. "Presiden menginginkan setiap petani harus bisa lebih sejahtera hidupnya, ini kami membuat program bertiga (Menteri) agar bagaimana hal itu bisa terjadi," tutur Rini.

Dalam kesempatan tersebut, Rini yang didampingi Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Mentan Amran Sulaeman dan Wagub Jabar Deddy Mizwar serta Bupati Ciamis Iing Syam Arifin membagikan kartu tani kepada perwakilan Gapoktan di 14 Kecamatan, penandatanganan akta pendirian sejumlah BUMDes dan menyerahkan bantuan traktor.

Menurut Rini, petani jangan hanya sekedar menanam, proses, hingga penjualan saja tetapi juga harus berwirausaha. Untuk itu Ia dan jajarannya akan menerjunkan BUMN ke setiap desa untuk melakukan pendampingan dalam mengkorporasi petani.

"Program ini tujuannya adalah untuk mewirausahakan para petani. Harapannya nanti aktivitas petani bukan hanya proses sampai menjual tapi nanti bisa bekerjasama dengan BUMN yaitu Bank Mandiri untuk daerah Ciamis.

Pada kesempatan itu juga Kementerian BUMN menyerahkan Kredit Usaha Rakyat, polis asuransi pertanian, asuransi gagal panen kepada kelompok tani dan penyerahan bantuan CSR BUMN.

Ditempat yang sama, Wagub Jabar Deddy Mizwar mengapresiasi korporatisasi petani demi kesejahteraan dan swasembada pangan, terlebih dilaksanakan di salah satu Desa di Jabar untuk pertama kalinya yang diharapkan menjadi percontohan bagi Desa lainnya di Indonesia. "Kami sangat mendukung korporatisasi petani di Jabar dan berharap dukungan keuangan dalam bentuk KUR yang melibatkan kelembagaan lokal di tingkat Desa atau BUMDes," ujarnya.

Hal itu akan memberikan manfaat optimal untuk pendapatan para petani serta kemajuan ekonomi perdesaan, dengan begiu maka ketimpangan antara Desa dan Kota akan semakin berkurang. "Penduduk usia produktif bisa menjadi pelaku usaha dan tenaga kerja produktif di desanya sendiri sehingga nantinya bermuara pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif serta pemerataan kesejahteraan masyarakat," terang Deddy.

Perihal kartu tani, Deddy mengungkapkan, untuk tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Ia sangat mendukung diterbitkannya kartu tersebut karena pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani dapat terawasi dan tepat sasaran. "Terima kasih kepada seluruh petugas, penyuluh dan Bank Mandiri yang telah mendata dan menyalurkan kartu tani bagi seluruh petani di Jabar," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Deddy, asuransi pertanian yang diberikan pemerintah merupakan salah satu upaya memperkecil resiko karena ketika petani mengalami gagal panen maka petani akan mendapat ganti rugi. "Jadi nanti petani akan tetap memiliki modal kerja untuk menjamin keberlangsungan usaha pertaniannya," katanya.

Sejak program asuransi pertanian digulirkan pada tahun 2015 lalu, Provinsi Jawa Barat telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai Provinsi berprestasi tertinggi dalam realisasi pemanfaatan program asuransi usaha tani padi. Untuk itu Deddy menekankan agar kedepannya kerjasama dan koordinasi antara petugas lapangan dengan Jasindo lebih ditingkatkan untuk memberikan kesadaran petani akan besarnya manfaat asuransi pertanian ini termasuk asuransi usaha ternak sapi.

Sebelumnya Deddy bersama Bupati Ciamis dan ketiga Menteri melakukan panen raya padi di Desa Kertaharja, Panumbangan.(dikutip humas Kota Bogor )