Pemerintah Daerah Kota Bogor

KAB. PURWAKARTA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan. Namun, penurunan ini tidak signifikan yaitu dari 8,77 persen  menjadi 8,71 persen  atau hanya mengalami penurunan 0,006 persen  dari target 1 persen setiap tahun. Artinya, masih ada sekitar 4 juta lebih warga Jawa Barat masih hidup dalam garis kemiskinan.

Meskipun mengalami penurunan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) meminta kabupaten/kota, dinas, serta lembaga terkait terus fokus terhadap masalah kemiskinan ini. Untuk itu, rapat koordinasi penting terus dilakukan di setiap BKPP Wilayah. Pendekatan program yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu melalui perlindungan sosial kepada keluarga miskin, meningkatkan mutu pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendekatan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin. Untuk itu, Demiz meminta kepada dinas dan leading sector terkait agar menghindari copy paste anggaran serta terus meng-update data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi.

"Saya harap baik dinas terkait atau leading sektor selalu koordinasi, sehingga betul-betul ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran. Kalau bisa hindari copy paste (anggaran) ya. Nah, supaya tidak copy paste Provinsi Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Bangusapemda (Pembangunan Analisa Potensi Daerah). Sekaligus di dalamnya ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa bahkan by name by address. Jadi bisa dievluasi di sana," ujar Wagub Demiz dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 1, Kabupaten Purwakarta, Jumat (13/10/17).

Dengan adanya data yang valid dan update, setiap keluarga miskin akan bisa diketahui apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima. Menurut Demiz, minimal setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera atau Rastra. Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Saya lihat kemarin di satu desa saja ada yang mendapat empat atau bahkan lima program. Tapi satu keluarga tidak dapat sama sekali. Adil ga kira-kira? Pada saat ada keluarga miskin tersentuh oleh program sosial tadi, langsung update, sehingga mudah dievaluasi. Apakah dikasih bantuan keluarga tersebut masih miskin atau sudah beranjak tidak miskin. Jadi, mudah dievaluasi dan mudah menentukan strategi berikutnya," ungkap Demiz.

"Saya ga main-main soal kemiskinan ini. Karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya," lanjutnya.

Penguatan kelembagaan dan sistem data integrasi adalah modal upaya dalam pengentasan masalah kemiskinan. Untuk itu, sistem data real time dan sistem data terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.

"Perlu komitmen bersama, sinergitas kita bersama. Ga tumpang-tindih dan ada data yang selalu di update sehingga betul-betul tepat sasaran. Keluarga yang mana, lokasinya dimana, sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya sinergi," tutur Wagub.

Sementara itu, pada kesempatan ini Kepala BKPP Wilayah II Purwakarta Muhammad Toha menjelaskan tentang angka kemiskinan yang ada di wilayah kerjanya. Toha mengatakan angka kemiskinan di BKPP Wilayah II Purwakarta masih 25% dari jumlah keluarga yang ada di Jawa Barat.

"Wilayah II ini masih menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup berarti, cukup signifikan. Antara lain bisa dilihat dari angka rumah tangga berpendapatan rendah, yaitu 25 persen dari jumlah keluarga yang ada di Jawa Barat dan angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai," kata Toha dalam rakor tersebut.

Angka Rumah Tangga berpendapatan Rendah mayoritas masih ada di Kabupaten Karawang mencapai 161 ribu rumah tangga. Sementara Kabupaten Subang 125 ribu, Kabupaten Bekasi 92 ribu, Kota Bekasi 62 ribu, dan Kabupaten Purwakarta 48 ribu.

Sementara penerima Rastra di Kabupaten Karawang masih yang tertinggi pada tahun ini, yaitu sebanyak 142.317 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kabupaten Subang 112.891 KPM, Kabupaten Bekasi 96.601 KPM, Kota Bekasi 68.258 KPM, dan Kabupaten Purwakarta 46.582 KPM. Sehingga jumlah total KPM mencapai 469.644 atau 18,66% dari total penerima KPM dan BPNT sebesar 2,5 juta Rumah Tangga.

"Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan unggulan," tukas Toha.

Salah satu inovasi yang telah dilakukan yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui program Jaminan Purwakarta Istimewa. Program yang juga dikenal dengan istilah Jampi ini adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purwakarta yang sebelumnya belum pernah mendapat layanan kesehatan dari Pemerintah.(dikutip Humas Kota Bogor )