Pemerintah Daerah Kota Bogor

Menurut Sales Manager Commercial Transaction Banking PT Bank Mandiri (Persero) berdasarkan kebijakan Pemerintah pusat per 1 Januari 2018 seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberlakukan Pembayaran tanpa uang tunai (Cashless). Untuk itu, pihaknya ingin memperkenal Program Cashless ini kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segala transaksi mudah dan efisien.

“Kita disini membawa program bahwa Bank Mandiri akan membantu Pemda seluruh Indonesia untuk membantu dan mengenalkan sistem Cashless ini,” jelas Selly saat audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat di ruang Paseban Surawisesa, Balaikota Bogor, Senin (16/10/2017).

Selly mengatakan, program Cashless ini akan mempermudah dalam hal mengelola keuangan, mulai dari collections (pengelolaan piutang) hingga payment (pembayaran), dari dana masuk hingga dana keluar.

”Dengan sistem tersebut kita mempermudah Pemda dalam mengelola keuangannya hingga memberikan suatu gambaran bahwa Cashless mampu membantu pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan memberikan kemampuan ekonomis untuk kebutuhan pemerintah dimasa yang akan datang,” jelasnya Selly yang didampingi dua pegawai PT.Bank Mandiri (Persero) lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyampaikan, selaku pemerintah daerah pihaknya akan berusaha mengikuti dan mendukung apa yang diperintahkan pemerintah pusat.

”Kita membuka kesempatan bagi pihak manapun untuk bekerja sama, selama hal itu tidak berbenturan dengan regulasi yang ada, baik dari pusat maupun daerah. Selama ini Pemkot Bogor telah menjalin kerjasama dengan bank-bank di Kota Bogor dalam mendukung kebijakan Pemkot Bogor, satu diantaranya dengan Bank BTN dan Kantor POS dengan ketentuan dalam waktu sekian jam harus sudah disetorkan ke kas daerah,” ujar Ade.

Terkait Program Cashless ini Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, saat ini Pemkot Bogor tengah mempersiapkan dalam pelaksanaan transaksi non tunai untuk aktivitas kedinasan.

“Misalnya untuk keperluan bahan bakar kendaraan dinas kita tengah menjajaki kerja sama dengan Pertamina. Jadi satu mobil dinas diberi satu kartu untuk keperluan bahan bakar mobil dinas,” sebutnya. (Humas:rabas/Ismet-SZ)