Pemerintah Daerah Kota Bogor

Adanya berbagai perubahan dan perkembangan di berbagai sudut kehidupan menuntut penyesuaian dan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik. Perubahan dan perkembangan tersebut meliputi berbagai bidang terutama politik, pemerintahan, dan ideologi.

Seperti di bidang pemerintahan yang awalnya tersentralisasi menjadi desentralisasi sehingga mempengaruhi pada kelembagaan dan layanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan kearsipan harus mampu memberikan manfaat dan menyadarkan elemen bangsa bahwa arsip adalah penting untuk efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kepastian penegakan hukum.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mutia Siswati mengungkapkan hal tersebut saat pembukaan Diklat teknis pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Tahun 2017 di Bahtera Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Selasa (21/11/2017).

"Pembinaan sumber daya manusia baik pimpinan lembaga kearsipan maupun pelaksana merupakan merupakan wujud amanat yang dibebankan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009," jelas Mutia.

Pembinaan sumber daya manusia kearsipan secara nasional menjadi signifikan dalam kaitan pengembangan dan pemberdayaan aparatur negara dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan bersih terutama dalam pencapaian otonomi daerah yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. "Kita sudah ada reformasi birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi mau tidak mau kita harus mengubah terutama tadi di bidang kearsipan," tutupnya.

Diklat yang diikuti puluhan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. (Donni/Foto:Lani-SZ)