Beranda >

Berita > Presiden Jokowi Buka Hakordia 2017


11 Desember 2017

Presiden Jokowi Buka Hakordia 2017

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2017 secara resmi dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Hall Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).


Pada peringatan Hakordia Tahun 2017 dihadiri jajaran pemerintah pusat seperti kementerian, para lembaga negara, komisi negara, BUMN, fraksi partai politik hingga pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia. Selain itu turut hadir perwakilan masyarakat sipil, akademisi, media, asosiasi, perwakilan swasta dan pihak lainnya.


Beberapa menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo menyampaikan paparannya. Diawali Menteri Perencanaan dan Pembangunan Republik I
ndonesia (Bappenas RI) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang menyampaikan Implementasi United Nation Against Corruption (UNCAC) melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN Tahun 2015-2019.


Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan paparan terkait upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Implementasi UNCAC.


Paparan selanjutnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan Nilai Strategis dan Implikasi UNCAC bagi Indonesia di Tingkat Nasional dan Internasional. Ketua KPK Agus Rahardjo turut menyampaikan paparan meneguhkan Komitmen Negara dalam Implementasi UNCAC.


Tiga paparan terakhir disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan tema Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Ketentuan UNCAC, Gerakan Antikorupsi, Peran Anggota Parlemen Anti Korupsi dalam mendukung Implementasi UNCAC di Indonesia oleh GOPAC Indonesia dan ditutup  Implementasi UNCAC di Indonesia oleh Perwakilan masyarakat sipil.


Pada Hakordia Tahun 2017 yang merupakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 diluncurkan program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN) sebagai pengganti LHKPN yang selama ini dilakukan secara manual, dengan penyerahan username dan password dari Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima penghargaan Paling Patuh dalam melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (humas:rabas/indra-SZ)