Pemerintah Daerah Kota Bogor

Presiden Joko Widodo saat memimpin peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia (Hakordia) Tahun 2017 di hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/12/20170 kemarin, menekankan kepada semua kepala daerah untuk menyederhanakan semua layanan administrasi perizinan, jangan ada lagi aturan atau regulasi yang dijadikan sebagai alat untuk memeras dan melakukan percepatan pelayanan secara terpadu.

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo saat memimpin peringatan Hakordia Tahun 2017 di hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/12/2017) kemarin, kepada semua kepala daerah untuk menyederhanakan semua layanan administrasi perizinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mengimplementasikannya.

”Kota Bogor sepakat dengan arahan yang disampaikan Presiden untuk menyederhanakan regulasi, baik sistem maupun persyaratan-persyaratannya sehingga tidak membuat ribet orang lain yang ingin berinvetasi di Kota Bogor,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hidayat seusai menghadiri acara Hakordia Tahun 2017.

Ade menambahkan Pemkot Bogor sudah mencoba menjalankannya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor.

“Nantunya kita akan rembuk dan evaluasi dengan teman-teman di DPMPTSP dan Bagian Hukum terkait semua regulasi yang menyangkut perizinan agar hal-hal yang mempersulit masyarakat atau investor bisa disederhanakan,” ujar Ade.

Bahkan kata Ade, penyederhanaan dan evaluasi regulasi yang akan dilaksanakan tidak hanya menurut arahan Presiden Joko Widodo tetapi bisa juga berdasarkan masukkan dari masyarakat khususnya para investor dan pengusaha swasta di Kota Bogor, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyederhanaan berbagai proses perizinan.

“Hal lainnya terkait aplikasi JAGA (aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara) yang disampaikan Ketua KPK, Pemkot Bogor mungkin nanti akan coba masuk kedalam aplikasi tersebut. Yang pasti kami bagian dari pemerintah pusat, apapun yang dilakukan pemerintah pusat dimana hal tersebut untuk kepentingan masyarakat harus kita coba kita ikuti dan kita akan evaluasi terhadap kondisi di Kota Bogor sehingga kedepan menjadi referensi untuk kepentingan perbaikan di Kota Bogor,” jelas Ade. (humas:rabas/indra-SZ)