Beranda >

Berita > HAB ke-72, Kemenag Diminta Tingkatkan Layanan Publik Melalui Digital


03 Januari 2018

HAB ke-72, Kemenag Diminta Tingkatkan Layanan Publik Melalui Digital

BANDUNG - Kementerian Agama RI berdiri pada 3 Januari 1946. Sejak saat itu, 3 Januari diperingati sebagai hari Amal Bakti (HAB). Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memiliki Kementerian (Departemen kala itu) di bidang Agama. Di usianya ke-72 pada tahun ini, sebagai bagian dari kelembagaan negara, Kemenag diminta terus berinovasi terutama terkait dengan pelayanan publik. Dalam amanat yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Menteria Agama (Menag) RI Lukman Hakim Saifudin meminta Kemenag baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi.

Pada masa kekinian, Menurut Menag, tantangan bekerja semakin berat karena dunia menghadapi zaman yang cepat berubah. Lingkup masyarakat lebih luas, meliputi warga global hingga generasi digital. Tuntutan publik pun semakin tinggi, terbuka, dan spontan. Untuk itu, diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespons tuntutan masyarakat terhadap Kementerian Agama.

"Kita semua bekerja untuk melayani rakyat dengan menggunakan sarana dan anggaran yang merupakan hak rakyat. Oleh karena itu, fokus perhatian kita jangan hanya sekadar menyerap anggaran secara maksimal setiap tahun. Penyerapan anggaran harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya terasa optimal," ujar Aher membacakan amanat Menag pada Upacara Hari Amal Bakti ke-72 Kementerian Agama Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementeriam Agama Provinsi Jawa Barat, Jl. Jenderal Sudirman Kota Bandung, Rabu (3/1/2018).

"Di sisi lain, kita juga harus giat berinovasi agar lembaga kita terasa kekinian, jangan sampai dianggap seperti mesin tua yang usang. Karenanya, saya berharap tahun ini semua layanan di pusat dan daerah sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government," lanjutnya.

Sementara itu, ditemui usai upacara peringatan HAB ke-72, Gubernur Aher mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. "Ini (Kemenag) menjadi sangat khas karena di negara lain tidak ada Kementerian Agama, di Indonesia ada. Pertanda bahwa negeri ini negeri yang berbasis agama. Tentu saja Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dalam Pancasila itu melekat betul dalam anak negeri dan dalam keadaan keberagamaan negeri, sehingga negeri ini negeri yang berbasis kegamaan yang sangat kuat, moralnya moral keagamaan yang sangat kuat," tutur Aher.

"Alasannya karena ada Kementerian Agama yang mengayomi berbagai agama yang ada, karena agama itu kan sumber moral, sumber semua nilai dan moral itu tentu menjiwai ketatanegaraan yang ada pada negeri kita," tambahnya.

Hari Amal Bakti ke-72 Kementerian Agama 2018 mengambil Tema: "Tebarkan Kedamaian" dengan tag line "Kementeriam Agama yang Bersih dan Melayani". Tema ini dipilih karena pada hakikatnya agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian. Kedamaian adalah pesan universal semua agama kepada umat manusia. Kedamaian akan membawa kebahagiaan.

Kata Menag, kedamaian juga adalah jalan menuju kesejahteraan dan kemajuan. Kedamaian merupakan pintu maslahat bersama. "Dan, hanya dengan hati yang damai, sanubari kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang hakiki," ungkapnya.

Mengiringi usianya ke-72, Kementerian Agama sukses menorehkan sejumlah prestasi. Di bidang tata kelola, mendapat opini hasil audit BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kenaikan indeks penilaian reformasi birokrasi. Di bidang pelayanan haji, indeks kepuasan jemaah haji terus meningkat. Indeks kerukunan beragama berada dalam angka positif. Begitu Pula dengan pelayanan nikah di KUA. Juga kenaikan pada standar mutu pendidikan agama dan keagamaan di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Agama dinilai sebagai penyumbang PNBP terbesar, pelapor LHKPN terbanyak serta beberapa penghargaan lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"lni menunjukkan bahwa kita telah mampu bertransformasi melalui sistem yang baik. Namun, hal ini harus segera diimbangi dengan perubahan mental, cara berpikir, dan budaya kerja yang baik. Lima Nilai Budaya Kerja tak boleh sekadar jadi slogan, tapi harus terus terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja. Selain itu, prinsip Bersih dan Melayani harus senantiasa dijunjung tinggi," ajak Aher dalam amanat Menag.

Pada kesempatan ini, mewakili Presiden RI, Aher menyerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang dianugerahkan kepada 250 pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama yang tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Secara simbolis, Aher memberikan penganugerahan kepada 10 (sepuluh) orang pegawai yang telah megabdi 30 tahun, 8 (delapan) orang pengabdi 20 tahun, dan 6 (enam) orang pengabdi 10 tahun. Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 117/TK/Tahun 2017 dan seterusnya yang ditetapkan di Jakarta, 24 November 2017.

Waiting List Jemaah Haji Jabar, Dua Hal Ini Harus Disadari Jemaah haji asal Jawa Barat yang menunggu atau waiting list untuk diberangkatkan terus meningkat setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, Aher mengatakan bahwa kuota pemberangkatan jemaah haji dibatasi oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Namun, juga dialami oleh negara-negara lain, karena didasarkan pada kemampuan dan kapasitas jemaah yang terbatas di Tanah Suci.

Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 210 ribu jemaah untuk Indonesia setiap tahunnya. Batas kuota ini dibagi-bagi ke seluruh daerah dan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang mendapatkan kuota 38 ribu lebih jemaah setiap tahun. Hal ini karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk muslim terbesar dibanding provinsi lain di Indonesia. “Jadi memang jatah kita hanya itu. Pendaftar itu sangat banyak, antri menunggu jatah. Tapi tiap tahun yang diberangkatkan hanya 38 ribu. Nggak bisa apa-apa kita,” ujar Aher.

Aher pun mengajak masyarakat untuk menyadari dan mengambil hikmah banyaknya waiting list atau daftar tunggu jemaah haji di Jawa Barat. Menurut Aher, ada hal lain yang perlu dianalisis. Hal pertama, kesadaran beragama masyarakat kita semakin tinggi. Kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. “Kesadaran beragama di kita sangat tinggi. Dulu kan jarang yang mau ibadah haji. Tapi sekarang luar biasa jumlahnya sampai waiting list hingga 12 tahun, 13 tahun. Ini menunjukkan bahwa kesadaran bergama sangat luar biasa. Betul-betul agama masuk merasuk ke ruang kepribadian kita, khususnya masyarakat Jawa Barat,” ucap Aher.

“Yang kedua, ini menunjukkan bahwa bangsa kita, termasuk masyarakat Jabar meningkat kesejahteraannya. Sebab kalau tidak sejahtera tidak bisa berangkat haji. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(dikutip Humas Kota Bogor )