Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dana sebesar kurang lebih Rp. 14 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di anggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) demi menyukseskan Pilkada Serentak.

“Anggaran Rp. 14 Miliar ini untuk keseluruhan tahapan pilkada yang sudah berjalan sejak September hingga nanti pelantikan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat seusai menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Lodaya 2018, di Mako Polresta Bogor Kota, Kedung Halang, Kota Bogor, Jumat (05/01/2018).

Ia mengatakan, dengan anggaran pengamanan ini diharapkan kekompakan dari jajaran Muspida di setiap tahapan pilkada, juga sebagai jaminan bagi keamanan di Kota Bogor. Pasalnya, seperti yang dipahami Pilkada ini ranahnya politik yang khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap netral dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sudah kami sampaikan kepada ASN tidak ada yang boleh berpihak kepada paslon (pasangan calon) manapun. Kami akan ambil sikap jika ada ASN yang terlibat dengam teguran tertulis, penurunan pangkat hingga diberhentikan dari jabatannya,” tegas Ade.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, apel ini untuk mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana polri agar apa yang direncanakan berjalan optimal demi menciptakan kondisi pemilu yang kondusif. Sedikitnya ada 1.800 kekuatan personil dari Polri dan TNI dikerahkan dari sejak Pra-Pilkada hingga Pilkada. Termasuk Pengawal Pribadi bagi masing-masing Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami juga berterima kasih atas anggaran pengamanan pilkada sehingga bisa menyukseskan pilkada 2018. Sebab untuk suksesnya pilkada serentak ini diperlukan sinergitas antara polri, TNI, pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan Polda Jabar juga sudah membentuk satgas siber mengingat ancaman krusial yang harus diwaspadai saat tahapan Pilkada, yakni berita di media sosial seperti hoax, hatespeach, black campaign, sampai kecurangan pilkada. Dengan adanya satgas siber bisa mudah terdeteksi dan ditindak.  “Kami mengimbau masyarakat harus dewasa dan cermat mengamati media sosial agar tidak gampang terprovokasi dan paslon untuk mematuhi aturan yang ada,” katanya. (fla/ismet-SZ)