Beranda >

Berita > 100-0-100, Gerakan Hilangkan Lingkungan Kumuh


18 Januari 2018

100-0-100, Gerakan Hilangkan Lingkungan Kumuh

KAB. CIREBON - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meresmikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/1/18). Ada dua wilayah kerja yang menjadi target pengentasan kekumuhan di Kecamatan Ciledug, yaitu di Desa Jatiseeng dan Kelurahan Sumber.

Kotaku merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kekumuhan lingkungan. Pemprov Jawa Barat menargetkan pada 2019 kawasan kumuh akan hilang. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100. 100% pertama kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.

"Sehingga dengan 100-0-100 ini, kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat seha, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun," ujar Wagub dalam sambutannya di acara peresmian Kotaku Kabupaten Cirebon.

"Kotaku ini menjadi sangat strategis, sebab ini sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif," sambungnya.

Lebih lanjut, Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kemiskinan dan kekumuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini dia juga mengajak kepada semua pihak bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh. Menurut Wagub, kawasan kumuh tidak lepas dari masalah persampahan. "Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa," ajak Wagub.

Ada sejumlah permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Cirebon, yaitu:
1. 99 persen Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan;
2. 99 persen Bangunan hunian memiliki atap, lantai, dinding tidak sesuai persyaratan teknis;
3. 99 persen Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai;
4. 99 persenKondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk;
5. 89 persen Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air minimal 60 liter/detik/orang;
6. 89 persen  Bangunan hunian permukiman tidak memiliki kloset (leher angsa) yang terhubung dengan tanki septic;
7. 90 persen Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu; dan
8. 70 persen Kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan program Kotaku ini, di tingkat kelurahan/desa telah dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sejak 2007-2017 di Kabupaten Cirebon telah terbentuk 195 BKM, dengan jumlah relawan saat ini yang terlibat aktif sebagai anggota BKM sebanyak 2.535 orang.

Sementara itu, pada 2015-2017 infrastruktur terbangun di Kabupaten Cirebon meliputi jalan lingkungan sepanjang 20.260 meter, drainase sepanjang 9.752 meter, bangunan rumah sebanyak 184 unit, 4 unit TPS, 16 unit MCK, 8.821 meter Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), serta 13 unit Hidran.

Desa Jatiseeng ini merupakan salah satu Desa yang tersentuh oleh program Kotaku. Hal ini karena kawasan kumuh di Desa ini pada awalnya seluas 14,25 hektar.
Pendanaan program Kotaku di Desa Jatiseeng bersumber dari program kolaborasi tahap 1 (2015) sebesar Rp 182,9 juta, program kolaborasi tahap 2 (2016) sebesar Rp 128,8 juta, dan program PLPBK 2017 sebesar Rp 576,8, sehingga selama 3 tahun terakhir Desa Jatiseeng telah menerima bantuan sebesar Rp 888,6 juta.

Pada kesempatan ini, Wagub juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi tinggi kepada BKM Jatiseeng Sejahtera, beserta enam KSM, yaitu: KSM Asir Jaya, KSM Adil, KSM Sejahtera, KSM Swadaya, KSM Lagondi, dan KSM Makmur, yang telah berhasil merealisasikan pembangunan infrastruktur permukiman di Desa Jatiseeng.

Pembangunan infrastruktur permukiman tersebut, meliputi:
1. SPAL sepanjang 163 meter dengan 70 KK penerima manfaat oleh KSM Asir Jaya;
2. SPAL sepanjang 203 meter dengan 86 KK penerima manfaat oleh KSM Adil;
3. SPAL sepanjang 744 meter dengan 212 KK penerima manfaat oleh KSM Lagondi;
4. Jalan Rabat Beton sepanjang 281 meter dengan 86 KK penerima manfaat, oleh KSM Sejahtera;
5. Jalan Rabat Beton sepanjang 311 meter dengan 117 KK penerima manfaat oleh KSM Makmur;
6. Drainase sepanjang 260 meter dengan 27 KK penerima manfaat oleh KSM Swadaya;
7. Jalan Rabat Beton sepanjang 410 meter dengan 119 KK penerima manfaat oleh KSM Asir Jaya; dan
8. Jalan Rabat Beton sepanjang 447 meter dengan 103 KK penerima manfaat oleh KSM Lagondi.

Demiz Resmikan Ipal Komunal Sanimas Desa Tanjunganom

Usai meresmikan Kotaku di Desa Jatiseeng, dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon kali ini, Demiz juga meresmikan Ipal Komunal dan Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah - Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Reguler di RW 05 Dusun Getrak, Desa Tanjunganom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Kamis (18/1/18).
Sanitasi ini menerapkan Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, dimana limbah dari rumah warga dialirkan langsung ke dalam Ipal Komunal. Ipal ini bisa memproses air limbah hingga menjadi bersih dengan bioda atau tingkat pencemarannya hingga di bawah 30 miligram per liter, sehingga aman apalabila dialirkan ke sungai.

Demiz mengatakan bahwa sangat penting Sanimas ini dibangun di berbagai kawasan. "Apalagi Desa Tanjunganom ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kita perbaiki agar desa-desa perbatasan ini bisa lebih baik. Maka dari itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat concern dengan gerakan 100-0-100 ini," kata Wagub dalam sambutan acara peresmian Sanimas Desa Tanjunganom.

"Dengan adanya Sanimas ini, lingkungan Dusun Getrak sekarang jadi bersih. Awalnya limbah rumah tangga dibuang begitu saja, septictank ada di sisi rumah-rumah warga. Tapi setelah adanya sanimas ini lingkungan di sini jadi bersih, jadi teratur," ungkap Kepala Kuwu/Desa Tanjunganom dalam sambutannya.
Sanimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak 100%, sehingga targetnya pada 2019 tidak ada lagi masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Dalam kurun waktu 2011-2017, pembangunan Sanimas Reguler telah dilaksanakan pada 145 lokasi, tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Total anggaran mencapai Rp 58 Miliar yang berasal dari APBN. Selain itu, ada pula Sanimas IDB (Islamic Development Bank) yang dimulai  sejak 2014 dan sampai 2017 telah dilaksanakan pada 107 lokasi yang tersebar di 4 (empat) kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total anggaran mencapai Rp 45,47 Miliar.

Untuk mendukung upaya percepatan cakupan layanan sanitasi layak di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2015-2017 juga telah menyelenggarakan program serupa bernama Sabermas atau Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat.

Selama 3 tahun Sabermas telah menyerap anggaran sebesar Rp 661,7 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan telah dilaksanakan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianugerahi AMPL Award untuk kategori Inisiatif Pendanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi.

Dengan demikian, total anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan sanitasi layak di seluruh Jawa Barat telah mencapai Rp 765,175 Miliar (yang bersumber dari APBN, bantuan IDB, dan APBD Provinsi). Khusus di Kabupaten Cirebon, pembangunan Sanimas Reguler sudah terealisasi di 2 lokasi, yaitu pada Tahun Anggaran 2013 sebanyak 1 lokasi di Desa Pangarengan dan pada Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 lokasi di Desa Tanjunganom ini. Sedangkan pembangunan Sabermas telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2015.(dikutip Humas Kota Bogor )