Pemerintah Daerah Kota Bogor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dituding telah menerima suap dari Tajur Trade Mall (TTM) agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) segera dikeluarkan. Demikian dikatakan aktivis Garuda KPPRI, Udin Wanhad usai menggelar demonstrasi di depan kantor BPPTPM, Jumat siang (19/12).

"Mengapa BPPTPM mengeluarkan IMB TTM yang sudah jelas bermasalah. BPPTPM beserta dinas terkait harus bertanggung jawab atas permasalahan perizinan yang sekarang marak di Kota Bogor," ujar Udin ketika berorasi depan Kantor BPPT Kota Bogor

Udin menuding BPPTPM beserta instansi lainnya diduga menerima suap perizinan.  "Pasti mereka menerima suap. Kalau tidak merasa menerima, kenapa bangunan yang bermasalah dengan perizinan tidak di bongkar saja. Buktinya, Amarossa tidak dibongkar, TTM tidak dibongkar. Mana ketegasan Pemkot Bogor," paparnya.

Atas dasar itu, ia mendesak agar BPPTPM segera mencabut izin pembangunan gedung dan hotel yang bermasalah. Yakni, TTM, Whiz Hotel, Hotel Amarossa, Botanical Residence, Apartemen Bukit Cimanggu dan Perumahan Manggala.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin berharap bahwa tudingan miring tersebut hanya sebatas isu belaka. “Kalaupun benar itu sangat disesalkan. Tapi kan harus ada bukti akurat seputar tuduhan itu,” ungkapnya.

Jenal menyatakan, sejak awal sebenarnya Komisi A ingin terjun langsung untuk mengawasi proses perizinan. Namun, ia khawatir akan adanya tuduhan bahwa wakil rakyat menjadi biong izin. “Kami mau turun langsung, tapi takut dituduh yang bukan-bukan,” paparnya.

Lebih lanjut, kata dia, kedepannya BPPTPM harus menerapkan perizinan secara online demi menghindari adanya perantara yang memanfaatkan situasi dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi mengenai tudingan miring tersebut. Kepala BPPTPM Deny Mulyadi sulit untuk ditemui, begitu juga dengan Sekretaris BPPTPM, Deni Sediawan tidak ada  di tempat (Lani)