Beranda >

Berita > Didatangi Kementerian PPPA, Bima Arya Beberkan Program Layak Anak


19 Juli 2018

Didatangi Kementerian PPPA, Bima Arya Beberkan Program Layak Anak

Tim verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendatangi Balaikota Bogor, Kamis (19/7/2018). Kehadiran mereka untuk melakukan penilaian dan evaluasi program Kota Layak Anak (KLA).

Mereka diterima dengan hangat oleh Walikota Bogor Bima Arya, Sekda Ade Sarip Hidayat dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bogor.

Bima Arya mengucapkan terimakasih kepada penilaian dari tim verifikasi KLA karena hasil tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkot Bogor terhadap program Kota Layak Anak. “Ini sangat memotivasi Kota Bogor untuk melakukan peningkatan program-program yang berhubungan dengan kepentingan dan hak anak Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.

Saat ini, kata Bima, Pemkot Bogor terus menggiatkan dan mendukung program-program yang menyangkut dengan pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam berbagai bidang. Pihaknya juga terus membangun sarana dan prasarana yang ramah anak, menghapus segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak, menciptakan kesejahteraan dan perlindungan anak.

“Hal itu bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Untuk hukum dan kelembagaan seperti Perda, Perwali dan semua yang terkait dengan kelembagaan didukung penuh di lapangan. Bentuk dukungan tersebut melalui pembinaan-pembinaan yang insentif,” jelasnya.

Sedangkan terkait 31 hak anak, Kota Bogor membagi menjadi 5 kluster penilaian KLA, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.

“Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif didorong terus dan ini dibuktikan dengan terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja yang sangat aktif di berbagai wilayah di Kota Bogor. Kemudian juga program Sekolah Ibu yang menjadi fokus Pemkot karena semua berawal dari keluarga dan peran ibu yang menentukan di situ. Sekolah Ibu persiapannya dua tahun dan di launching tahun ini dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp60 juta per kelurahan,” beber Bima.

Untuk kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan keluarga, Pemkot Bogor membentuk Pokja keselamatan ibu dan bayi guna menekan tingkat kematian ibu dan bayi. “Demikian juga TP PKK aktif membuat program kompak sauyunan yaitu memberikan pendampingan ibu hamil. Ditambah dengan program mobil curhat yang merupakan pertama di Indonesia,” kata Bima.

Bima berharap sejumlah program yang dihadirkan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh aparatur di bawahnya, termasuk di kalangan masyarakat. (Tria/Hari/Diah/Pri).