• oleh Admin

Dedie Rachim Sampaikan Kesiapan Kota Bogor Jadi Lokasi Pembangunan WtE

Kota Bogor siap jika nantinya dipilih oleh pemerintah pusat menjadi satu dari 33 titik lokasi rencana pembangunan Waste to Energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi.

WtE merupakan proses mengubah sampah menjadi energi yang bermanfaat, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

Kesiapan itu disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (22/6/2025).

Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong akselerasi pengelolaan sampah, sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"Kota Bogor pada prinisipnya siap untuk menerima program dari pemerintah pusat berupa Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Untuk ketersediaan pasokan (sampah) yang konsisten itu kita koordinasikan bersama Kabupaten Bogor," ucap Dedie Rachim.

Sebab, dalam PSEL dibutuhkan timbulan sampah 1.000 ton per hari untuk bisa menghasilkan listrik.

Untuk itu, Kota Bogor juga mengusulkan agar TPAS Galuga bisa dimanfaatkan untuk rencana pembangunan PSEL.

"Terkait dengan pembiayaan, Pemkot masih menunggu (arahan pemerintah pusat), karena pembiayaan untuk PSEL ini luar biasa besar dan hasil berupa listrik ini akan dibeli oleh PLN," katanya.

Untuk menuju ke sana, secara konsisten Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga terus mengikuti prosesnya. Bahkan, Dedie Rachim selalu hadir langsung dalam setiap pertemuan dengan Kementerian Lingkungah Hidup dalam pembahasan detail teknis hingga nantinya ada satu kesepakatan langkah untuk bersama membangun PSEL dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah di Bogor.

Sebelumnya, dalam sambutan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa pengelolaan sampah telah menjadi isu global dan lokal yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh hingga 100 persen pada tahun 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk segera berakselerasi dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," ujarnya.

Dalam sambutanya, Hanif Faisol juga menyampaikan bahwa sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tersebut oleh lintas kementerian/lembaga terkait lainnya.

Rancangan Peraturan Presiden ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah agar dapat segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampahnya melalui dukungan Pemerintah Pusat, seperti dukungan pembiayaan dari APBN, kepastian pembelian tenaga listrik, percepatan proses perizinan, dukungan pengolahan sampah yang dilakukan secara profesional oleh badan usaha yang mumpuni, dan dukungan pembinaan lainnya.

"Sehingga permasalahan pelik, khususnya di kota kota besar yang memiliki timbulan sampah paling sedikit 1.000 ton/hari, dapat selesai dengan metode  yang ramah lingkungan," ucapnya.