• oleh Admin

Dedie Rachim Tekankan Optimalkan Program MBG di Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).

 

Audiensi ini dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi jajaran Pemkot Bogor serta Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim beserta jajaran pengurus dan anggota.

 

Salah satu pembahasan yakni mengenai adanya surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait standar yang telah ditetapkan.

 

Dedie Rachim menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut dan menyampaikannya kepada pihak dapur SPPG yang tertera dalam surat tersebut terkait standar dan berbagai kelengkapan perizinan.

 

Dalam audiensi ini, Dedie Rachim juga menyampaikan bahwa saat ini total penerima manfaat MBG di Kota Bogor, baik anak-anak, lansia, maupun ibu hamil melalui Posyandu, berkisar 335.000 penerima.

 

Untuk itu, Dedie Rachim meminta agar sebaran SPPG merata di Kota Bogor sesuai dengan jumlah penerima manfaat.

 

"Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang," ucapnya.

 

Selain itu, Dedie Rachim juga menekankan agar pihak SPPG menjaga kualitas makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Di samping itu, keberadaan SPPG diharapkan juga membantu meningkatkan perekonomian warga dengan memberdayakan masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima.

 

Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan koordinasi terkait keberadaan dapur MBG yang ada di Kota Bogor.

 

"Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN," ujarnya.

 

Beberapa hal yang dibahas yakni adanya titik-titik SPPG yang sudah ditentukan oleh BGN sejak lama, namun saat ini sedang dimoratorium.

 

Saat ini, dari 228 titik di Kota Bogor sudah ada 143 SPPG. Sehingga untuk bisa menyasar penerima manfaat, pihaknya menyampaikan agar dilakukan akselerasi terhadap dapur-dapur yang layak dan sudah memiliki izin.

 

Namun, saat ini jumlah pengajuan untuk dapur cukup banyak. Sehingga diperlukan pemetaan lebih lanjut agar tidak terjadi kelebihan dapur.

 

"Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya. Itu yang menjadi concern pertama dari Pak Wali. Jadi jumlah dapur yang cukup banyak yang ada di Kota Bogor dengan perbandingan jumlah penerima manfaat, sehingga itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut," ucapnya.

 

Mengenai kebermanfaatan MBG, Teguh mengatakan pihaknya terus mengingatkan SPPG agar selalu sesuai standar pelayanan atau SOP, karena manfaat ini untuk anak-anak Indonesia di masa depan.

 

Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa dapur-dapur di Kota Bogor telah memprioritaskan warga sekitar maupun warga Kota Bogor yang berada pada desil satu hingga tiga.

 

"MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga," ucapnya.

 

"Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan ya. Karena kita juga membuka lapangan kerja buat teman-teman pegawai SPPG, dan juga itu bisa berguna buat keluarganya yang bekerja, sehingga berdampak lumayan untuk ekonomi teman-teman di Kota Bogor," sambungnya.