• oleh Admin

Kota Bogor Bersama Pemda se-Jawa Barat Tandatangani NPHD Pemilukada Serentak

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat (Jabar) tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan kepala daerah atau yang mewakili dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) masing-masing daerah di Aula Gedung Sate, Bandung, Kamis (9/11/2023) sore.

Pada seremonial penandatanganan serentak NPHD anggaran Pemilukada serentak tahun 2024 se-provinsi Jawa Barat oleh setiap daerah dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota juga dilakukan penandatanganan NPHD Pemprov Jabar oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jabar.

"Naskah perjanjian hibah ini untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan pada Pilkada Serentak 2024 memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk menyelenggarakan Pilkada di daerah masing-masing," kata Bey Machmudin dalam sambutannya.

Sebagai provinsi dengan populasi terbanyak, Jabar memiliki Daftar pemilih tetap (DPT) terbesar dan jumlah kabupaten terbesar ada di Kabupaten Bogor.

"Jadi dengan ditandatanganinya ini logistik akan tepat waktu, termasuk jaringan internet akan terkoneksikan semua dan kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan adil," ujarnya.

Di akhir tahun ini hingga tahun 2024 mendatang, mengutip apa yang disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat, Bey menyampaikan ada 19 pejabat kabupaten/kota di Jabar, termasuk Gubernur Jawa Barat yang juga dijabat oleh Pj.

Bey menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa jelas dan tegas kepala daerah ataupun Pj tidak boleh berpihak padan harus netral.

"Jadi untuk menjaga integritas dan keadilan serta menjaga potensi distorsi dan lain-lain, dalam penyelenggaraan penting bagi kita untuk mengatur pendanaan pemilihan umum dengan bijaksana. NPHD yang kita sepakati ini untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas dana hibah yang disepakati," katanya.

Acara ini lanjut Bey menjadi langkah awal yang baik dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang untuk kemajuan demokrasi di Jawa Barat.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan lanjutan dari beberapa pembahasan dan rapat mengenai anggaran dengan Provinsi Jawa Barat KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu yang selanjutnya dilanjutkan dengan Deklarasi komitmen bersama pada Juni.

"Nah hari ini di Jawa Barat Kota Bogor ikut penandatanganan serentak se-Jawa Barat antara daerah dan KPU serta Bawaslu di masing-masing daerah," jelasnya.

Penandatanganan NPHD Kota Bogor dengan KPU dan Bawaslu di Jawa Barat juga dihadiri dan disaksikan oleh Kesbangpol Kota Bogor serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor.(Prokompim).